PariwisataPEMPROVPROVINSI BENGKULU

Soal Perda Rumah Bung Karno, Ini Penjelasan Kadis Pariwisata

Kapala Dinas Pariwisata Provinsi bengkulu

DERING24.COM, Bengkulu – Terkait Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 10 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Rumah Bung Karno sempat menjadi perbicangan hangat. Pasalnya perda tarif peliputan di Rumah Bung Karno tidak sejalan dengan program wonderfull Bengkulu 2020.

Kapala Dinas Pariwisa Provinsi Bengkulu Irsan Setiawan SH. MH yang juga sebagai pelaksana perda menyebutkan,”Persoalan ini produknya legislatif dan eksekutif, jika akan di berlakukan penghapusan, maka akan memelui proses makanisme dewan melalui rapat paripurna terlebih dahulu,”terangnya.

Mengenai akan diberlakukan perubahan perda, Ia juga menjelaskan bahwa pihak Dinas Pariwisata hanya pelaksana tugas, jika peraturan tersebut berubah maka kitapun ikut berubah.

Lanjut Irsan menambahkan bahwa seperti dikatakan Gubernur Bengkulu,  bagi media yang betul-betul ingin melakukan promosi wisata, akan difasilitasi(Gratis) mereka untuk kegitan peliputan.

“Ya tidak ada hambatan bagi media, yang betul-betul  ingin mempromosikan wisata ini, saya malah bangga madia bersinergi membangun Bengkulu dengan  mempromosikan wisatanya,”jelasnya.

Sementara disampaikan  Ketua Bapemperda DPRD Provinsi, H. Zainal, S.Sos, MM mengatakan “Dari beberapa propemperda yang akan dibahas tahun 2020 ini untuk Perda Rumah Bung Karno belum ada diajukan. Yang jelasnya itu belum masuk ke kita, masukkan dulu suratnya ke kita secara resmi, nanti kita pertimbangkan,” kata Zainal, dikutip Laman rakyat bengkulu Online.

Dalam pertimbangannya, lanjut Zainal, apabila ada usulan untuk perda baru akan dilihat apakah sifatnya mendesak atau tidak.

Menurutnya, dalam kategori mendesak itu misalnya ada Perda tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada diatasnya.

“Apakah itu sifatnya mendesak atau tidak. Kalau sifatnya mendesak walaupun tidak masuk dalam propemperda 2020 nanti bisa dimasukkan. Nanti kita paripurnakan lagi diusulkan. Kalau perda itu penting, mendesak masukkan saja. Yang jelas untuk propemperda tahun 2020 ini belum ada. Perda baru bisa nyusul, tapi sifatnya mendesak. Mendesak itu misalnya ada perubahaan perundang-undangan diatasnya. Keduanya misalnya karena ada kejadian yang luar biasa,” tegasnya.

Comment here

placeholder="Your Comment">