Siap Gelar Pilkada 2020, KPU Kaur Hadiri Rakor Tingkat Provinsi

Dering24

Dering24

DAERAHKaur

Siap Gelar Pilkada 2020, KPU Kaur Hadiri Rakor Tingkat Provinsi

DERING24.COM, KAUR  Untuk mensukseskan pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kaur 2020 mendatang, komisioner KPU Kaur mengikuti rapat koordinasi terpadu evaluasi pemilu 2019 dan persiapan penyelengaraan pilkada serentak 2020 yang diselenggarakan KPU Provinsi Bengkulu.

Menariknya kegiatan yang dilaksanakan mulai Jumat 6 Desember 2019 di Grage Hotel tersebut mengupas cukup banyak. Diantaranya menindaklanjuti pasca keluarnya PKPU 16 tahun 2019 atas perubahan PKPU 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota tahun 2020.

Selain itu juga pasca keluarnya PKPU 18 tahun 2019 atas perubahan PKPU no 3 tahun 2017 tentang pencalonan. Termasuk berkaitan dengan proses perencanaan dan program serta data.

Kemudian yang tak kalah pentingnya berkaitan dengan draf regulasi PKPU tentang perekrutan panitia adhoc yang dalam waktu dekat sesuai tahapan akan diselenggarakan perekrutan seperti PPK dan PPS serta KPPS bahkan PPDP. Baik itu masa kerja panitia adhoc serta besaran gajinya lalu syarat syarat lainnya.

Dalam rakor yang dihadiri seluruh komisioner KPU Kabupaten/Kota di Bengkulu tersebut disampaikan langsung oleh kelima komisioner KPU Provinsi yang dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Provinsi Irwan Saputra,S.Ag,MM.

“Cukup banyak memang yang dibahas. Mulai dari anggarakan kesiapan Pilkada, regulasi perekrutan panitia adhoc, serta terkait kode etik penyelenggara. Namun intinya dalam rangka mematangkan kesiapan Pilkada serentak tahun 2020. Nah kita di KPU Kaur soal anggaran tidak ada kendala, termasuk tahapan sudah berjalan. Tinggal lagi pelaksanaan launching dalam beberapa hari ke depan akan digelar. Dalam rakor kelima komisioner KPU Kaur hadir,,” ujar Komisioner KPU Kaur Irpanadi,S.IKom kemarin.

Lanjut Irpanadi bahwa terkait dengan potensi-potensi sengketa yang muncul dalam Pilkada 2020 juga dibahas mulai dari potensi di data pemilih hasil pungut hitung, serta syarat penconan. Bahkan potensi yang bisa muncul pada waktu kampanye. Bahkan potensi pelenggaran penyalahgunaan kewenangan bagi petahana dan potensi politik uang serta kampanye berbau SARA.

 

“Khusus pencalonan sekarang ini tahapannya sedang dalam pengumuman syarat. Kemudian di Februari mendatang proses penerimaan syarat dukungan bagi calon perseorangan. Setelah itu jika ada yang menyampaikan syarat dukungan akan ada masa verifikasi dukungan. Jadi jika pada saat penyampaian dukungan nantinya wajib memenuhi jumlah minimal yakni 8.957 foto copy KTP elektronik yang disertai dengan surat pernyataan dari pemilik KTP dituangkan dalam formulir. Nah jika ada dukungan ganda  maka akan ketahuan.

Sebab akan dicek melalui sistem aplikasi SILON. Dan proses faktual jika ada yang ditemukan ganda atau tidak valid dilakukan secara sensus,,” terang Irpanadi yang juga mantan wartawan ini.

Setelah itu kata Irpanadi, masa pendaftaran baik jalur perseorangan dan parpol itu dilakukan pada 16 Juni. Kemudian penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat pada 8 Juli 2020. Nah saat ini sesuai ketentuan syarat untuk calon jalur parpol minimal didukung 20 persen dari jumlah kursi yang ada di DPRD Kaur. Kemudian jika melalui jalur jumlah suara sah sebanyak 25 persen dari suara sah parpol yang memiliki kursi di DPRD.

“Kita berharap dalam pelaksanaan Pilkada di Kaur bisa berjalan dengan lancar. Ini semua tentu harus didukung semua elemen masyarakat di Kabupaten Kaur. Mulai dari tokoh agama, pemuda, adat, organisasi serta peran media masa dalam memberikan informasi yang akurat. Termasuk partai politik dapat memberikan pendidikan politik yang baik ke masyarakat. Sehingga kualitas hasil pilkada nantinya sesuai harapan dan berintegritas,,” ungkap Irpanadi.

(Ar)

Comment here