Rapat Paripurna DPRD Mukomuko Diwarnai Kesedihan

Dering24

Dering24

Kabar ParlemenDPRD Mukomuko

Rapat Paripurna DPRD Mukomuko Diwarnai Kesedihan

Rapat Paripurna DPRD Mukomuko Diwarnai Kesedihan 1

DERING24.COM MUKOMUKO –  Dewan Perwakilan Rakyat Dearah (DPRD) Kabupaten Mukomuko menggelar Rapat Paripurna terkait laporan hasil Panitia Khusus (PANSUS) yang belum terselaikan.

Ketua Pansus  Antonius Dalle menyampaikan bahwa laporan hasil Panitia khusus (PANSUS) gagal bayar atas belanja modal, belanja barang/jasa dan pembayaran sertipikasi guru tahun anggaran 2019  pada tahun 2020.

Dalam laporan pansus ini, dapat di simpulkan bahwa terdapat berapa point yang perlu di sampaikan dalam sidang paripurna dan menjadi cacatan bagi pemerintah daerah kedepannya.

Rapat Paripurna DPRD Mukomuko Diwarnai Kesedihan 2

Pertama

  • Gagal bayar terhadap belanja barang / jasa pada tahun anggaran 2019 dan tunjangan sertipikasi guru, di karnakan:
  1. Pemerintah Daerah tidak cermat memproyeksi pendapatan asli daerah , sehingga asumsi PAD yang tinggi tidak tercapai.
  2. Pemerintah daerah tidak mempertimbangkan sisa DAK non fisik yang belum di manfaatkan yang merupakan bagian dari silpa penganggaran belanja daerah jauh diatas kemampuan pendapatan ril daerah.
  3. Pemerintah daerah tidak memastikan terlebih dahulu ketersedian penerimaan sebelum pengangaran dan pengeluran.
  4. Pemerintah daerah tidak melakukan tata kelola arus kas yang baik sehingga saldo di rekening tidak terpantau secara maksimal jumlah gagal bayar.
  5. Pemerintah daerah atas belanja modal dan barang/jasa tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp.53.330.498.541,14

Terkait pembayaran tunjangan sertipikasi guru belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketua pansus menyampaikan saran agar pemerintah daerah mencermati kekeliruan yang dilakukan gagal bayar belanja modal, belanja barang/jasa dan pembayaran sertipikasi guru tahun anggaran 2019  pada tahun 2020.

Rapat Paripurna DPRD Mukomuko Diwarnai Kesedihan 3

Tak sampai di situ aja, Ketua Pansus  Antonius Dalle pun lansung menyerahkan catatan hutang kepada ketua DPRD Mukomuko Allisaftaini, dan pihaknya langsung memberikan catatan hutang tersebut  kepada Bupati Mukomuko.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Mukomuko Choirul Huda , SH menyampaikan, “Saya atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih atas dewan yang terhormat, terkait masukan-masukan kepada pemerintah daerah dari hasil pansus ini, semoga kedepannya pemerintah daerah bisa lebih baik lagi, senergistas Eksekutif dan legislatif tetap terjaga,” tutur Bupati.

Bupati menegaskan, bahwa pemerintah daerah sudah mematuhi prosedur dalam menjalankan pembagunan serta pembayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Rapat Paripurna DPRD Mukomuko Diwarnai Kesedihan 4

“Kita sudah menjalankan aspirasi-aspirasi masyarakat dalam melakukan pembagunan serta melakukan pembayaran seperti sertipikasi guru, dan kita telah menerima pembayaran dari kementrian, kita pasti mematuhi regulasi dalam melakukan sesuatu hal , dari hasil rekomendasi yang di sampaikan Pansus nanti akan kita sesuaikan kembali dilapangan,” tegasnya.

Bupati Mukomuko juga menyampaikan terkait hutang kepada /Kontraktor bahwa pihaknya akan menganggarkan pada APBDP perubahan tahun 2020  dengan   keungan daerah.

“Kita ingin semuanya dibayar,  nanti secara teknis  lebih lanjut kepada Sekda dan Badan Keungan,”ujar Bupati.

Sidang paripurna ini di pimpin langsung  langsung ketua DPRD Kabupaten Mukomuko Ali Syaftaini ,SE. dan di hadiri Bupati Mukomuko, anggota DPRD, FKPD Kodim, Kapolres, Kajari, dan Perwakilan Kontraktor.

(AMBO)

Comment here