ADVERTORIALPOLITIK

Pemprov Bengkulu Sampaikan RAPBD 2020

Paripurna dewan

Bengkulu, Dering24.com Dari penyampaian nota keuangan Rancangan APBD (RAPBD) tahun anggaran 2020 oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu kepada lembaga DPRD Provinsi Bengkuludalam Rapat Paripurna pada Selasa, (19/11/2019), disebutkan belum sesuai Permendagri Nomor 33 tahun 2019.

Dimana berdasarkan Permendagri Nomor 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD, diketahui pada minggu kedua Juli 2019, merupakan batas akhir penyampaian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dari gubernur ke DPRD. Kemudian dilakukan pembahasan oleh DPRD selama sebulan.

“Pada pertengahan Agustus 2019 atau minggu kedua KUA-PPAS telah ditandatangani oleh gubernur dan DPRDperiode sebelumnya, sehingga kita tidak mengetahuinya. Selanjutnya, setelah itu gubernur menyampaikan Nota Pengantar RAPBD 2020 kepada DPRD seperti yang disampaikan hari ini, seharusnya dilakukan diminggu kedua September. Artinya, ini sudah tidak sesuai dengan Permendagri,” ungkap Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi.

Dikatakan Edwar, jika dari pertengahan Septemberlalu, DPRD mempunyaiwaktu untuk melakukan pembahasan RAPBD selama 60 hari atau 2 bulan sampai pertengahan Novemberatausesuai Permedgari. Bukannya hanya mempunyaiwaktu 6 hari pembahasannya seperti yang terjadi sekarang, yakni 3 hari pembahasan di fraksi dan 3 hari pembahasan di Badan Anggaran (Banggar).

Ditanya pembahasan RAPBD yang terkesan dikejar waktu, lagi-lagi politisi PDIP ini sembari memeluk dada berharap, waktu pembahasan yang cukup singkat tidak berpengaruh terhadap APBD yang dihasilkannantinya.

“Terpenting, apa yang disusun eksekutif sesuai dengan KUA-PPAS, jika tidak sesuai pasti pembahasanakan alot nantinya,” ujar Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Dapil Kabupaten Kepahiang ini.

Sementara itu Wakil Gubernur BengkuluDedy Ermansyahmenjelaskan, RAPBD tahun depan harus menampung banyak isu strategis dan aktual, sehingga secara tidak langsung memberikan tekanan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov)dalam menjawab kemampuan APBD sebagai salah satu instrumen fiskal daerah.

Ditambah lagi ketergantungan Pemprov terhadap sumber pendanaan dari pemerintah pusat masih cukup besar.

“Dari total pendapatan sebesar Rp.3.333.655.957.137,65, pada Raperda tahun depan senilai Rp 2.250.968.461.000 atau 61,16 persen yang merupakan pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Sedangkan rasio dana perimbangan terhadap pendapatan daerah mencapai 48,59 persen. Kemudian PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 32,45 persen, atau Rp 1.081.619.496.137,65, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 0,003 persen, atau Rp 184.729.138.500,00. Lalu dana perimbangan sebagai sumber pendapatan utama daerah,mengalami kenaikan dibanding APBD tahun lalu, yakni sebesar Rp 51.627.818.000.

Sementara untuk penurunan pendapatan transfer pemerintah pusat dari dana perimbangan sebesar Rp 36.970.633.000, dandana bagi hasil bukan pajak sebesar Rp 24.436.359.000. Selanjutnya pendapatan daerah yang sah masih tetap Rp 1.068.000.000,” demikian Wagub Dedy.

(Adv)

Comment here