DAERAHLebong

Pemerintah Kecamatan Amen Lebong Temukan 12 Item Kejanggalan Terkait Pemilihan BPD

Camat Amen A.Rofik

DERING 24.COM LEBONG –  Terkait masalah proses pemilihan awal adanya pengaduan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Nangai Tayau sampai hari ini belum ada kabar adanya pelantikan.

Menanggapi hal tersebut, Camat  Amen A.Rofik mengatakan bahwa pihak Pemerintah Kecamatan Amen pernah di undang untuk pemilihan BPD Desa Nangai Tayau Kecamatan Amen Kabupaten Lebong pada tanggal (1/3/2021).

“Yang menjadi pertanyaan itu, kanapa yang mengundang kapala desa nangai tayau, sedangkan seharusnya secara aturan tidak ada hak kepala desa mengundang untuk proses pemilihan BPD, yang seharusnya mengundang adalah ketua panitia pelaksana pemilihan,”tegasnya Senin (14/6/21).

Camat  menambahkan, mengapa pihaknya tidak hadiri pada pemilihan BPD saat itu, karena Desa Nangai Tayau dalam proses pengaduan.

  1. Pihak pemerintah kecamatan Amen tidak hadir karena seharusnya yang mengundang ketua panitia pemilihan BPD.
  2. Karena proses dari awal camat Amen tidak tau, tidak pernah dikoordinasikan dengan pemerintah kecamatan.

Selanjutnya, Camat Amen berkoordinasi dengan asisten dan Kepala Dinas PMDSos Lebong, mereka sepakat untuk mengambil berkas dan melakukan verifikasi, ternyata ada sekitar 12 item kejanggalan yang ditemukan, secara garis besar acuan kita permendagri no.110 tahun 2016 tentang pemilihan BPD.

“Pasal yang paling dilanggar sebenarnya pasal 5 ayat 1, karena disitu ketentuannya bahwa kepala desa meng-eska kan panitia pemilihan BPD berjumlah 11 orang, dengan ketentuan permendagri no 110 pasal 5 ayat 1 paling banyak 3 (tiga) orang perangkat desa, 8 orang tokoh masyarakat keterwakilan,  sedangkan kapala desa nangai tayau  telah mengeskakan 4 orang perangkat desa, dua (2) orang istri kepala dusun (kadus), satu orang imam masjid dan tiga (3) orang lain nya dari tokoh masyarakat.  Jadi secara syah itu sudah melanggar permendagri no 110 pasal 5 ayat 1,”tegasnya lagi.

Selanjutnya, Pemerintah Kecamatan Amen juga menemukan kejanggalan dari berkas yang di telah di verifikasi, diantaranya:

  1. Masalah surat keputusan (SK) sudah melanggar permendagri.
  2. Tahapannya, karena disitu tidak ada pengumuman, berita acara kesepakatan bersama tentang pelaksanaan termasuk daftar pemilih tetap (Dpt).

Pewarta :Indra
Uploader : Admin Bengkulu
COPYRIGHT © DERING 2021

Comment here