ADVERTORIALDPRD Bengkulu UtaraKabar Parlemen

Paripurna DPRD BU, Febri Yudirman Ingatkan Bupati APBD-P 2020 Bukan Program Formalitas dan Temporal

DERING24.COM BENGKULU UTARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara, Selasa (15/09/2020) menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap nota pengantar Raperda APBD-P tahun 2020 yang telah disampaikan Bupati Bengkulu Utara pada hari Senin (14/09/2020) yang di gelar di  lantai II Gedung DPRD BU.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Sonti Bakara serta didampingi  Wakil Ketua I Juhaili dan Wakil Ketua II Herliyanto ini dapat banjir kritikan. Pasalnya dalam rapat tersebut Bupati berhalangan hadir. Namun diwakilkan oleh Arie Septia Adinata.

Wakil Ketua Fraksi Nurani Indonesia Sejahtera (NIS) Febri Yurdiman  mengingatkan, bahwa  bupati untuk tidak menggunakan APBD-P ini pada Program  yang bersifat formalitas dan temporal. Menurutnya harus fokus pada sektor pembangunan real, termasuk persoalan kesejahteraan tenaga honorer ataupun TKS dan ketimpangan infrastruktur.

“APBD-P 2020 ini harus di prioritaskan pada sektor  pembangunan real terkhusus pembangunan  infrastruktur jalan dan jembatan. Kami tidak ingin  mendengarkan keluhan masyarakat  atas kebobrokan  infrastruktur yang ada. Jangan lagi cuma diperbaiki seadanya, Apalagi cuma dipasang  batang kelapa,”ujarnya.

Baginya, pembangunan dalam segala sektor itu  harus mengusung konsep berkeadilan dan harus merata. Sebab APBD dan APBD-P tersebut milik seluruh rakyat bengkulu utara, Jangan ada wilayah bengkulu utara yang di anak tirikan.

“Kami berharap setelah raperda APBD-P 2020 ini menjadi perda ,bisa menuntaskan semua kebutuhan, tantangan dan situasi kondisi yang dihadapi  bengkulu utara saat ini. Harus menjadi kerangka acuan kerja untuk mewujudkan visi misi bengkulu utara dengan pendekatan peningkatan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Selain itu, ia juga pertanyakan rekomendasi pansus covid-19 yang telah di disampaikan pada  bupati beberapa waktu lalu. Dimana salah satu poin pentingnya bupati harus memberhentikan Kepala Dinas Sosial dan Kominfo.

“Minimal Mian, selaku bupati bisa memberikan jawaban atas rekomendasi tersebut, Jangan diam. Sebap diam bisa meliarkan asumsi publik,” tutup Febri. (Rama/ADV)

Comment here