NASIONALPOLITIK

KPU Diharapkan Bisa Siasati Aturan Mantan Koruptor

IMG_57612

DERING24.COM, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dinilai Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem),  bisa mensiasati aturan mantan koruptor bisa mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, dengan  menerjemahkan syarat ‘jujur dan terbuka’. 

Menurut Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, KPU bisa saja memberikan syarat kepada calon-calon kepala daerah untuk membuka curriculum vitae, atau daftar riwayat hidup calon untuk dapat dipublikasi di tempat pemungutan suara (TPS).

Hal itu dilakukan untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat, yang akan memilih calon kepala daerahnya mendatang.

“Dihukum untuk perkara apa, berapa jenis hukumannya, serta waktu si calon bebas murni,” kata Titi, Rabu  (11/12/2019)

Selain itu, lanjut dia, informasi tersebut juga harus muncul di TPS dan daftar riwayat hidup dipampang di KPU serta papan pengumuman TPS.

Pengaturan teknis ini diperlukan agar pemilih paham betul siapa calon yang akan dipilih. Jadi ada konsekuensi untuk setiap pilihan dan keputusan atas calon yang ia pilih di bilik suara,” tuturnya.

Titi menyatakan, KPU tidak punya pilihan lain untuk menolak ketentuan pasal yang mengatur tentang pencalonan mantan terpidana kasus korupsi.

Dengan demikian tidak menutup kemungkinan ketentuan dalam PKPU itu akan menjadi pintu masuk untuk para koruptor kembali memperoleh kekuasaannya pada pertarungan Pilkada 2020.

Sebab kalau KPU memaksakan klausul pelarangan mantan napi dicalonkan di pilkada maka besar kemungkinan Peraturan KPU Pencalonan tidak akan diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM,” tuturnya.

Di sisi lain, lanjut Titi, KPU dihadapkan pada waktu yang sangat sempit untuk segera mengesahkan PKPU tentang Pencalonan pada pilkada mendatang. Mengingat, tahapan Pilkada sudah akan dimulai terkait pengumpulan syarat dukungan calon perseorangan.

“Kami sendiri sejak awal sudah menduga ini, makanya kami lalu mengajukan uji materi atas Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016. Semoga Putusan MK atas uji materi kami yang akan dibacakan pada Rabu, 11 Desember 2019 akan memberi angin segar bagi rekrutmen kandidat yang betul-betul bisa melahirkan figur terbaik bagi kepemimpinan dan tata kelola daerah,” ungkapnya.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU tentang pencalonan calon kepala daerah, dan wakil kepala daerah pada Pilkada 2020 sudah diputuskan.

Salah satu poin penting yang jadi sorotan publik dalam PKPU itu adalah, tidak adanya larangan bagi mantan terpidana kasus korupsi untuk mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dalam Pilkada 2020.

Sebelumnya, KPU RI membolehkan mantan narapidana kasus korupsi untuk ikut dalam Pilkada 2020.

Berdasarkan PKPU Nomor 18 Tahun 2019, KPU hanya melarang mantan narapidana kasus narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak.

Menurut Komisioner KPU RI, Evi Novida Ginting Manik, pihaknya berharap DPR dan pemerintah memasukkan larangan koruptor maju pilkada dalam undang-undang.

“Kita berharap itu kan dimasukkan dalam undang-undang, karena kita juga sekarang ini kan lebih fokus pada tahapan. Jadi supaya jangan terlalu misalnya menjadi lama,” tuturnya.

Dalam pasal 4 soal persyaratan calon kepala daerah di dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2019, tidak ada larangan bagi mantan terpidana kasus korupsi. Pasal 4 ayat H masih sama dengan aturan sebelumnya, yakni PKPU Nomor 7 Tahun 2017 yang hanya mengatur larangan bagi dua mantan terpidana. Dua mantan terpidana yang tersirat disebutkan dilarang dalam PKPU antara lain bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak.

KPU akan menggelar Pilkada 2020 pada Rabu, 23 September, di 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.

(Ip)

Comment here

placeholder="Your Comment">