Bengkulu UtaraDAERAH

Ketua LSM GANSES Minta Dewan BU Perjuangkan Nasib BPD Desa

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Gabungan Antar Suku LSM GANSES Musalihim

DERING24.COM, Bengkulu Utara Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Gabungan Antar Suku LSM GANSES Musalihim meminta agar oknum GBD yang merangkap jabatan dengan perangkat desa , BPD merangkap GBD , perangkat desa yang honor di berbagai instansi pemerintah untuk memilih salah satu job yang menggunakan uang negara.

Pihaknya sebagai lembaga kontrol masyarakat menilai pihak Pemkab Bengkulu Utara  bersembunyi di balik kata tunjangan yang yang bernilai puluhan miliar rupiah.

“Kemaren kita di hebohkan dengan ada GBD dan pendamping desa rangkap jabatan sebagai panwascam sehingga mereka di wajibkan memilih salah satu. Pemda lupa jika anggaran untuk panwascam yang hanya berjumlah Rp 10.032.000.000 dengan rincian 19 kecamatan X 3 Orang X Rp 1.600.000 X 11 bulan masa kerja,”ujar Musalihim, Selasa (28/01/2020)

Ia manambahkan, bahwa jika di bandingkan dengan yang namanya tunjangan yang menghabiskan dana desa lebih dari 70 puluh miliar  rupiah dengan rincian sebagai berikut  ujar musa : yang di Lantik Bupati pertanggal 18 Desember 2019 sebanyak 1.062 orang dari 192 desa .

“Kita anggap mereka semua adalah anggota BPD, yang mendapatkan tunjangan sebesar Rp 750.000 dan ini dikali 72 bulan masa jabatan, itu belum termasuk tunjangan untuk ketua dan wakil ketua BPD-nya. Dan jangan lupa desa di Bengkulu Utara itu sebanyak 215 desa. Tentunya akan timbul nilai yang fantastis,”sebutnya.

Mereka yang merangkap jabatan dan yang memperbolehkan oknum rangkap jabatan itu sudah jelas melanggar pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyebutkan bahwa “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

“Ayat ini memuat pengakuan dan jaminan bagi semua orang untuk mendapatkan pekerjaan dan mencapai tingkat kehidupan yang layak bagi kemanusiaan,”jelasnya.

Masih menurut Musalihim bahwa, Oknum yang rangkap job tidak menyadari bahwasanya tidak memberikan kesempatan pada orang berlindung dengan kata tunjangan bahkan termasuk memonopoli gaji, honor dan tunjangan.

“Jika BPD tidak rangkap jabatan, maka sangat wajar bila kata tunjangan di hapus dan di ganti dengan kata siltap. Mohon kiranya para wakil rakyat yang berada di gedung dewan yang terhormat untuk memperjuangkan nasib para wakil rakyat yang distruktur terendah yaitu BPD desa,”harapnya.

Ketua lsm ganses mengaku mempunyai data beberapa BPD yang rangkap jabatan, GBD yang merangkap perangkat desa, dan banyak lagi double job yang sumber dananya menggunakan uang negara. Demikian Musalihim.

(Zul)

Comment here