Ketua Komisi 1 DPRD BU Febri Yudirman Surati Bupati Terkait Peryataan Kepala BPKSDM

Dering24

Dering24

ADVERTORIALBengkulu UtaraDAERAHDPRD Bengkulu UtaraKabar Parlemen

Ketua Komisi 1 DPRD BU Febri Yudirman Surati Bupati Terkait Peryataan Kepala BPKSDM

Ketua Komisi 1 DPRD BU Febri Yudirman Surati Bupati Terkait Peryataan Kepala BPKSDM 1

DERING24.COM, Bengkulu Utara    Rapat Pembahasan terkait Honorer K2, Komisi 1 DPRD Bengkulu Utara  pada selasa (18/02/2020) bersama BPKSDM menui kotradiksi antara Lembaga. 

Keteganganpun terjadi antara dua belah pihak lembaga di Kabupaten Bengkulu Utara, yaitu pihak Legislatif dan Eksekutif.

Ketenggan ini terjadi saat Kepala BPKSDM Setyo Budi Rahardjo menyampaikan keterangan seperti berikut”Pihak Dewan Melalui Ketua DPRD Bengkulu Utara sebelum memanggil OPD terlebih dahulu harus melapor ke Bupati Bengkulu Utara Ir, Mian”. Mendengar sikap dan pernyataan yang di sampaikan Kepala BPKSDM,  sontak suasana rapat berubah  menjadi tegang.

Ketua komisi 1 DPRD Bengkulu Utara Febri Yudirman selaku pimpinan rapat langsung mengambil alih dan langsung menyampaikan pernyataan tegas,!! “Lembaga ini kedudukannya sama dengan eksekutif, tidak dapat di intervensi ada aturan yang mengatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 pasal 1 angka 4 tentang pemerintahan,”cetus Febry.

Ketua Komisi 1 DPRD BU Febri Yudirman Surati Bupati Terkait Peryataan Kepala BPKSDM 2

Febry menambahkan, bahwa dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.

“Bupati dan DPRD berkedudukan sama, yaitu sama-sama pejabat daerah sedangkan OPD adalah pembantu kepala daerah. Kepala BKPSDM sudah lancang melecehkan lembaga legislatif,”ungkapnya.

Febri Yudirman menyatakan Rapat dengar pendapat dengan pihak BKPSDM berikutnya belum Adanya pembicaraan dalam pembahasan materi permasalahan Honorer k2 dan lebih fokus pernyataan yang di sampaikan Budi Rahardjo di rapat sebelumnya.

“Untuk Rapat selanjut sedang di agendakan, dewan akan mengirim surat kepada Bupati Bengkulu Utara tentang pernyataan yang di sampaikan Kepala BPkSDM. Negara ini ada aturannya,”ujar febri

(Rama/ADV)

Comment here