Kenapa Setiap Daerah Ada Silpa

Dering24

Dering24

DAERAHMuko-Muko

Kenapa Setiap Daerah Ada Silpa

DERING24.COM MUKOMUKO –  Tokoh Pemuda Lubuk Pinang Hendi Yulisno menyampaikan, “Kenapa Setiap Daerah Ada SILPA”? Ini menjadikan pertanyaan.

Di jelaskan Hendi, SILPA itu pembiayaan Netto yang ditambah Surplus/deficit, hasilnya harus nol/balance itulah dasar Raperda bisa dibahas di DPRD, dan Silpa adalah penerimaan pembaiayaan pada tahun sebelumnya. Artinya  Silpa ini dicatat di Fostur APBD setelah di Audit oleh BPK RI dan di gunakan untuk Belanja pada APBD Perubahan,

Di tahun berkenaan, Tambah Hendi, bukan di komulatifkan setiap tahun seperti asumsi yang di katanya masyarakat yang menghitung SILPA dari tahun 2015 sampai sekarang sebesar Rp 332 M.

“Dana itu sudah digunakan/dibelanjakan pada tahun saat itu juga, bukan disimpan dan dihitung seperti itu. Banyak yang keliru dan menyesatkan masyarakat yang tidak tau tentang menghitung silpa, silpa itu akan digunakan kembali untuk pembangunan daerah bukan dikembalikan ke pusat,”terang Hendi.

Lanjut Hendi menyampaikan, “Jika pengelolaan keuangan suatu daerah itu dilakukan dengan benar, maka Silpa pasti ada, kenapa terjdi Silpa..? contoh lelang proyek di suatu dinas dengan nilai 1,5 M pihak rekanan menawar 1,3 M jadi 200 juta ini akan jadi Silpa,”tegasnya.

Contoh lagi perjalanan dinas pejabat yang di anggarkan 100 kali dalam setahun, tapi terlaksanakan 70 kali, maka angran 30 kali ini akan di kembalikan. Itu beberapa contoh saja, sebenarnya yang menjadi masalah itu jika ada kegiatan tidak terlaksana atau sisa dari angaran itu uang nya tidak ada atau yang di kenal dengan SPJ fiktif itu yang jadi masalah, kalau sisa anggran itu ada dan dikembalikan, ya tidak apa2 kan nanti di kembalikan lagi di tahun berikutnya,”teranganya.

Kalau pengelolaan ke uangan Daerah Kabupaten Mukomuko ini amburadul ya tidak mungkin dong dapat WTP 3 kali berturut-turut,” ungkapnya.

Mengenai pengelolaan keuangan daerah itu tidak sesederhana yang di bayangkan, oleh sebelah itu, tidak bisalah Bupati langsung memutuskan dan pindah2 anggaran.

“Seperti cintoh Bupati mengintruksikan jajarannya untuk bekerja secara prosedural dan tidak bertentangan dengan hukum, jika ada sisa anggaran ya tidak bisa seenaknya saja pindah kesini buat ini buat itu. Makanya pembahsan anggaran itu ada 2 kali dalam setahun,”ujarnya.

“Red Sisa dari kegiatan ini nanti akan di bahas di APBD perubahan dan itu harus di setujui oleh dewan dulu, baru itu bisa di belanjakan. Penyesatan jika silpa itu dihitung pertahun sekian lalu diakumulatifkan sampai lima tahun jadi sekian, lucu,”Tutup Hendi. (mjtr)

Comment here