Kemendagri Ingatkan Penyelenggara Pilkada Harus Sesuai Aturan

Dering24

Dering24

NASIONALPOLITIK

Kemendagri Ingatkan Penyelenggara Pilkada Harus Sesuai Aturan

Kemendagri Ingatkan Penyelenggara Pilkada

DERING24.COM > Jakarta – Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar, mengingatkan penyelenggara pilkada harus menjalankan tugas sesuai peraturan.

Menurutnya, ketidaknetralan penyelenggara pemilu merupakan sumber utama konflik pada pilkada serentak tahun 2020.

“Netralitas, profesionalitas, dan integritas penyelenggara yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) penting, karena kunci dari Pemilu yang sukses dan berintegritas juga ditopang oleh penyelenggara yang berintegritas pula,” kata Bahtiar, Senin (16/12/2019).

Bahtiar menyebutkan kasus-kasus Pilkada, menunjukkan terdapat pelanggaran etik atau tindak pidana pemilu oleh penyelenggara pemilu yang diberi sanksi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), maupun aparat penegak hukum. 

Menurutnya, keberpihakan dan ketidaknetralan penyelenggara pemilu secara langsung menjadi sumber utama konflik.

“Oleh karena itu pengawasan masyarakat maupun kontrol pers/media, untuk tidak ragu-ragu mengungkap dan mengontrol secara ketat terhadap kinerja, perilaku dan intergritas penyelenggara pemilu di daerah,” ujarnya.

Bahtiar juga berharap Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) lebih proaktif, dan cepat memproses kasus-kasus dugaan pelanggaran etik yang berpotensi terulang dalam Pilkada 2020.

Ia menekankan kunci sukses Pilkada terletak pada tingkat kepercayaan masyarakat dan kontestan.

“Jika masyarakat dan para kontestan percaya terhadap proses dan hasil pelaksanaan Pilkada maka potensi konflik dapat dieliminir dan bahkan takkan terjadi konflik apapun,” katanya.

Ia menegaskan, setidaknya ada tiga potensi ancaman kerawanan pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020.

Pertama, kata Bahtiar, polarisasi di tengah masyarakat akibat persebaran informasi lewat media sosial (medsos)

“Potensi terjadinya polarisasi di tengah masyarakat harus diantisipasi dengan baik. Utamanya lewat medsos di mana marak hoaks, ujaran kebencian, kampanye negatif yang dapat menggangu persatuan dan kesatuan harus dicegah secara maksimal,” tuturnya.

Ia mengimbau masyarakat untuk berhati-hati, dengan potensi konflik yang ditimbulkan oleh medsos.

Terlebih, saat mendekati hari H pemungutan suara pada 23 September 2020 mendatang potensi konflik bisa semakin tinggi.

“Biasanya suasana menjadi panas, kampanye tersebut harus dilawan dengan kampanye positif. Di sinilah peran peserta pilkada dan partai pendukung agar ikut serta meminimalisasi suasana panas dan konflik di tengah masyarakat,” ungkapnya.

Bahtiar menyebut Pilkada 2020 di 270 daerah akan melibatkan sekitar 3 juta orang penyelenggara pemilu baik  di tingkat kecamatan, desa/kelurahan maupun penyelenggara di TPS. Ia berharap penyelenggara pemilu yang pernah diputus bermasalah dalam Pilkada sebelumnya tidak terpilih lagi.

“Kita harus memastikan para penyelenggara orang-orang yang berintegritas. Merekrut jutaan orang penyelenggara pemilu adhockyang profesional, netral dan berintegritas bukanlah pekerjaan yang mudah,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M.Tito Karnavian mengatakan, kesuksesan Pilkada 2020 menjadi tanggung jawab semua pihak.

Menurut Tito, yang pertama, pemerintah daerah (pemda) perlu mengawal terus realisasi anggaran untuk pikada.

“Dari sekarang kami sudah menggenjot semua kepala daerah,” ujarnya.

“Bulan ini adalah bulan penting mereka sudah harus mengalokasikan menetapkan APBD mereka secepat mungkin. Dalam APBD itu harus sudah masuk komponen untuk penyelenggaraan Pilkada,” tambahnya.

Tito juga mengharapkan  media untuk menjalankan jurnalisme damai dalam mewartakan berita pilkada.

“Media ini harus mendinginkan, apalagi sekarang diwarnai dengan media sosial yang lebih sulit dikendalikan. Kita tahu bagaimana ganasnya media sosial dan hoaks pada Pemilu 2019, yang memancing potensi konflik di masyarakat,” tegasnya.

Pilkada 2020 akan digelar Rabu, 23 September di 270 wilayah, dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. 

(Ip)

Comment here