DAERAHMuko-Muko

JPN Kejari Mukomuko Selamatkan Uang Daerah 2,6 Miliar

Kepala Kejari Mukomuko, Hendri Antoro, S.Ag.SH.MH melalui Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Dwi Pranoto

DERING24.COM, Mukomuko – Selama tahun 2019 ini Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri Mukomuko berhasil menyelamatkan keuangan daerah  Kabupaten Mukomuko sebesar Rp 2,6 Miliar lebih.

“Alhamdulilah berkat upaya yang telah dilakukan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri Mukomuko telah berhasil menyelamatkan keuangan daerah Mukomuko sebesar Rp 2,6 Miliar lebih,”ungkap Kepala Kejari Mukomuko, Hendri Antoro, S.Ag.SH.MH melalui Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Dwi Pranoto, Rabu (01/1/2020).

Menurutnya, jumlah uang yang berhasil diselamatkan ini dari hasil litigasi menangnya perkara di Pengadilan Negeri dan non litigasi yakni negoisasi harga atas pengadaan tanah.

“JPN berhasil menyelamatkan keuangan daerah  secara litigasi sebesar Rp 2,2 Miliar yakni atas menangnya perkara antara PT Cipta Konstruksi Abadi dengan Bupati dan Kadis PUPR Kabupaten Mukomuko, dan non litigasi sebesar Rp 474 juta dengan melakukan negoisasi harga atas pengadaan tanah di daerah ini,”rincinya.

Selain menyelamatkan keuangan daerah, JPN Kejari Mukomuko juga telah memulihkan keuangan daerah sebesar Rp 120 juta atas Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang dilakukan CV Putra Mukomuko. Selain itu juga JPN telah memberikan tiga Legal Opinion terhadap proyek kegiatan dengan total senilai Rp 1,3 Milyar di Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Mukomuko.

“Selain menyelamatkan dan memulihkan keuangan daerah JPN juga telah mengeluarkan Surat kuasa khusus sebanyak 3 (tiga) buah dalam rangka penyelesaian permasalahan yang ada di Kabupaten Mukomuko,”ucapnya.

Dwi menambahkan, bahwa lembaga Kejaksaan sebagai salah satu unsur aparatur pemerintah yang bertugas sebagai penegak hukum ternyata tidak hanya mengemban tugas pokok sebagai penuntut umum, tetapi juga dibebani tugas lain termasuk dalam perkara perdata, dimana jaksa Pengacara Negara dalam kedudukannya selaku kuasa hukum pemerintah. Mengenai tugas dan wewenang jaksa di bidang perdata dan tata usaha Negara ini tertuang dalam Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang kejaksaan, di mana dalam Pasal 30 ayat (2) tersebut mengatur tentang tugas dan wewenang di bidang perdata dan Tata Usaha Negara.

“Fungsi dan tugas sebagai pengacara negara dalam pengembalian keuangan dan atau aset negara, jaksa akan bertindak baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat berhadapan dengan berbagai pihak yang telah mengambil keuangan dan atau aset negara,”pungkasnya.

(Mc/HR)

Comment here