DAERAHPOLITIK

Jelang Pilkada 2020, Pemerintah Selektif Beri Izin Mutasi Kepada Kepala Daerah

Jelang Pilkada 2020, Pemerintah Selektif Beri Izin Mutasi Kepada Kepala Daerah

DERING24.COM, Jakarta Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 pada bulan September, pemerintah akan berhati-hati dan selektif dalam memberi izin mutasi kepada kepala daerah. Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik, ada klausul yang dapat digunakan.

“Kita akan selektif,” singkat Akmal dalam keterangan tertulisnya, Minggu (02/02/2020).

Akmal menuturkan, klausal tersebut tertuang dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang terbit pada 21 Januari 2020. Surat edaran itu meminta kepala daerah yang menyelenggarakan pilkada tidak melakukan pergantian jabatan. Namun, mutasi bisa diizinkan jika terjadi kekosongan jabatan.

“Yang tidak kosong kita sarankan tunggulah selesai pilkada. Kami pemerintah seobyektif mungkin berusaha agar netralitas aparatur sipil negara diwujudkan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan, menyatakan dari total daerah peserta pilkada, ada 230 daerah yang memiliki calon petahana.

Menurut dia, calon petahana berpotensi memobilisasi aparatur sipil negara (ASN).

“Jadi kami memang saat ini memetakan juga di antara 270 daerah itu ada potensi 230 itu petahana. Pengalaman kami di mana ada calon petahana, potensi mobilisasi terhadap ASN ini ada,” kata Abhan.

Abhan menegaskan sudah memberi peringatan kepada pemerintah daerah peserta pilkada, untuk menjaga netralitas ASN. Ia juga mengingatkan akan sanksi berat, jika calon kepala daerah petahana yang melanggar aturan.

Salah satunya tentang larangan melakukan mutasi jabatan enam bulan sebelum masa penetapan calon. Jika terbukti benar, kata Abhan, sanksinya adalah diskualifikasi.

Menurutnya, mutasi jabatan harus seizin Menteri Dalam Negeri. “Kalau nanti faktanya tidak ada izin dan benar terjadi faktanya ada mutasi, dan itu petahana, ini punya potensi pelanggaran yang sanksinya berat, bisa kami rekomendasi diskualifikasi,” urainya..

Abhan mengatakan, ancaman sanksi  juga telah menanti bagi kepala daerah yang melakukan mutasi tanpa izin Mendagri.

Sanksi administrasi bahkan sanksi pidana bila kepala daerah petahana, terbukti melanggar ketentuan mutasi pejabat tersebut.

Adapun larangan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) Pasal 71 Ayat 2 yang berbunyi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Sesuai Pasal 71 Ayat 5, bila melanggar bisa mendapatkan pembatalan atau diskualifikasi sebagai calon peserta pemilihan kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi atau Kabupaten/ Kota. Selain itu, ada pula ancaman pidana penjara paling lama enam bulan dan denda paling banyak Rp6 juta berdasarkan Pasal 190.

Merespon UU Pilkada tersebut, Bawaslu telah menerbitkan Surat Edaran Nomor SS- 2012/K.Bawaslu/PM.00.00/12/2019 tentang Instruksi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Tahun 2020 Kepada Bawaslu Daerah yang Melaksanakan Pilkada.

Menurutnya, Surat Edaran tersebut agar Bawaslu Daerah melakukan upaya-upaya sosialisasi dan pencegahan politisasi ASN menjelang Pilkada Serentak 2020. Pilkada 2020 akan dilangsungkan di  9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. 

Sembilan provinsi yang akan melaksanakan pemilihan gubernur meliputi Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. 

Tahapan pemungutan suara dijadwalkan pada 23 September 2020.

(Ip)

Comment here

placeholder="Your Comment">