ADVERTORIALDPRD LebongKabar Parlemen

Jawaban Eksekutif Terhadap Pandangan umum Fraksi Atas Nota Raperda APBD Kabupaten Lebong Tahun 2021

WhatsApp Image 2022-06-13 at 20.41.40

DERING24.COM  LEBONG – Bertempat di Gedung Paripurna DPRD Lebong, lembaga Eksekutif  kabupaten lebong menyampaikan jawaban terhadap Pandangan umum fraksi atas nota RAPERDA pertanggungjawaban APBD Lebong tahun 2021.

Mengenai permasalahan umum yang dihadapi pemerintah daerah, seperti masih rendahnya kemampuan keuangan daerah yang tidak sejalan dengan tingginya Defisit anggaran. Sehingga Dana Bagi Hasil (DBH) provinsi belum bisa direalisasikan sebesar Rp.17.152.344.893 (tujuh belas milyar seratus lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Upaya lembaga legislatif saat ini selalu berkoordinasi kepada pihak provinsi sehingga realisasi piutang tahun 2021 pada saat ini telah dilunaskan.

WhatsApp Image 2022-06-13 at 20.41.41 (1)

Selanjutnya pemerintah daerah akan melakukan upaya lebih intensif dalam pendataan dan penagihan pendapatan daerah sehingga tercapainya target pendapatan daerah yang telah ditentukan, dan pemerintah daerah akan berupaya melakukan peningkatan ekonomi masyarakat yang pasti sangat berpengaruh terhadap pembayaran pajak dan retribusi daerah.

Kemudaian langkah kongkrit yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Lebong untuk dapat mengatasi permasalahan keuangan yang terjadi di tahun 2021 adalah dengan mengoptimalkan potensi daerah yang ada, serta pemerintah daerah akan melakukan peningkatan pendapatan daerah dari berbagai lini dan sektor, dengan melakukan intensifikasi dan ekstenfikasi bersama instansi teknis dan mengevaluasi regulasi terkait dengan pendapatan dan belanja daerah. Sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran kabupaten lebong.

Terkait potensi pendapatan Daerah akan lebih menggali potensi-potensi pendapatan dari setiap jenis pendapatan khususnya pendapatan asli daerah (PAD) melalui penelitian yang dilakukan komprohensif, melalui kerjasama dengan pihak-pihak yang berkompeten sehingga akan tersedia basis data potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang akurat dan valid.

(Indra/ADV)

Comment here