Izin Pengelolaan PT. NAB di Kawasan TWA Bermasalah, DPRD Kota Lakukan Sidak

Dering24

Dering24

ADVERTORIALDPRD Kota BengkuluKabar Parlemen

Izin Pengelolaan PT. NAB di Kawasan TWA Bermasalah, DPRD Kota Lakukan Sidak

Izin Pengelolaan PT. NAB di Kawasan TWA Bermasalah, DPRD Kota Lakukan Sidak 1

DERING24.COM KOTA BENGKULU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu, Kamis ((16/7/2020) melakukan SIDAK di kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Pasir Putih Pantai Panjang Kota Bengkulu.

Sidak tersebut menidaklanjuti  surat dari LSM Gerakan Masyarakat Pengawas Birokrasi (Gemawasbi) terkait tindakan aktivitas penebangan pohon di kawasan tersebut, serta menindaklanjuti kejelasan status lahan tersebut.

Sidak dipimpin langsung Waka I DPRD Kota Bengkulu beserta Komisi II DPRD Kota, pihak BKSDA Bengkulu, Walhi, Kanopi, LSM Gemawasbi, DLH, serta pihak PT. Noor Alif Bencoolen (PT. NAB).

Izin Pengelolaan PT. NAB di Kawasan TWA Bermasalah, DPRD Kota Lakukan Sidak 2

Waka I DPRD Kota Bengkulu, Marliadi menjelaskan, menindaklanjuti surat yang masuk ke DPRD Kota Bengkulu dari pemerhati lingkungan untuk menginvestigasi lokasi TWA Pantai Panjang Kota Bengkulu yang dikabarkan terdapat aktivitas penebangan pohon di kawasan tersebut.

“Surat dari pemerhati lingkungan yang dilayangkan ke dewan terkait dugaan adanya indikasi dari pemerhati lingkungan yang dilakukan  PT. NAB dikawasan TWA. Tadi sudah kita lihat kondisi fisik dilapangan, nanti akan kita dudukan bersama, akan kita undang seluruh pemerhati lingkungan, serta pihak terkait yang mengeluarkan izin agar semua menjadi jelas, akan kita jadwalkan hearing nantinya sehingga permasalahan ini selesai dengan baik,”ungkap Waka I DPRD Kota Bengkulu Marliadi.

Izin Pengelolaan PT. NAB di Kawasan TWA Bermasalah, DPRD Kota Lakukan Sidak 3

Sementara itu, Kepala BKSDA Bengkulu, Donal Hutasoit menyampaikan, bahwa PT. NAB telah memiliki izin pengelolaan kawasan tersebut sebagai pemanfaatan pariwisata dan sarana prasaranan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia telah memberikan izin melalui Surat Keputusan Nomor : SK. 988/Menlhk/KSA.3/11/2019 tentang Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam pada Blok Pemanfaatan Pantai Panjang dan Pulau Baai, Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu seluas 20 Ha kepada PT. NAB.

Izin Pengelolaan PT. NAB di Kawasan TWA Bermasalah, DPRD Kota Lakukan Sidak 4

“Mereka sudah memiliki izin. Izinnya ada 20 Hektar tapi itu juga prosesnya tidak mudah, sudah mereka lalui sehingga izinnya keluar. Ada juga tahapannya, tahun pertama itu pembersihan kemudian sarana prasarana, dan juga kita berharap seminim mungkin menebang pohon karena kalau tidak ditebang sarana prasana tidak mungkin bisa dibangun. Tapi juga ada syarat lagi yaitu untuk penataan lingkungan lagi dengan penanaman. Yang jelas izinnya sudah dikeluarkan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian,”cetus Donal.

Hal serupa disampaikan Manager Operasional PT. NAB, Uunk. Ia menjelaskan pihaknya telah mendapatkan izin terkait pengelolaan kawasan tersebut menjadi objek wisata baru di Kota Bengkulu.

“Kalau untuk izin, kita sudah mendapatkan izin untuk pengelolaan kawasan ini. Jadi kawasan ini akan kita kelola menjadi objek wisata baru, nanti akan ada wisata mangrove, wisata konservasi, kuliner, kesenian, serta manfaat yang lain menjadi wadah komunitas-komunitas yang memang antusias. Ini pemanfaatan ke depannya juga untuk masyarakat. Nanti jika memang ada hearing diundang oleh dewan akan kita siapkan dokumen-dokumen terkaitnya,” ungkapnya.

Namun dari penjelasan yang di jabarkan, berbeda dengan yang disampaikan pihak pemerhati lingkungan.

Izin Pengelolaan PT. NAB di Kawasan TWA Bermasalah, DPRD Kota Lakukan Sidak 5

Ketua LSM Gerakan Masyarakat Pengawas Birokrasi (Gemawasbi)  Jevi Sartika, menyampaikan PT. NAB tidak memiliki kejelasan izin. Pihaknya menilai izin yang dimiliki PT. NAB kenyataannya berbeda dengan peruntukan di lapangan, karena banyak dugaan penebangan pohon yang dilakukan PT. NAB. Padahal di kawasan tersebut status izin masih dalam proses.

“Dari informasi yang kita peroleh izin yang dimiliki berbeda dengan peruntukannya di lapangan, seperti penebangan pohon. Jadi yang kita tanyakan ialah kejelasan izinnya serta kepemilikannya seperti apa. Makanya kita minta kepada DPRD kejelasannya ini dan sejauh apa. Kemudian benar apa tidak proses dari pada pendapatan izin dan penggunaannya itu,” beber Jevi.

(Ads/ADV)

Comment here