DAERAHEDUKASIMuko-Muko

Issu Ribuan Tenaga Honorer Mukomuko Dirumahkan, Kadis Dikbud: Ini Akan Melemahkan Kecerdasan Anak

DERING24.COM MUKOMUKO – Kebijakan tentang Tenaga Honor Daerah (HONDA) di Kabupaten Mukomuko tidak memperpanjang kontrak pada tahun 2021 mendatang atau dirumahkan. Maka dampak dari kebijakan tersebut akan berimbas ke dunia pendidikan.

Sekitar 1440 orang tenaga Honor di Kabupaten Mukomuko ini merupakan tenaga pendidikan honorer yang bernaung di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko.

Namun dari 1440 orang tenaga Honor di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko akan mengalami putus kontrak.

Saat di konfirmasi Drs. Ruslan, M.Pd. selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko menyampaikan bahwa jika kebijakan Bupati Kabupaten Mukomuko untuk ‘merumahkan’ tenaga Honda benar-benar dilakukan, maka dunia pendidikan akan terkena dampaknya.

“Ini tentu akan berdampak sekali, selain akan mengganggu proses belajar mengajar, diantara para tenaga Honda  ini merupakan operator Data Pokok Peserta Didik yang memiliki tugas penginputan data yang telah disingkronkan langsung dengan Kementrian Pendidikan yang ada di pusat,”katanya.

Saya selaku Kepala OPD merasa  keberatan karna selain akan mengganggu proses belajar mengajar, rata-rata operator dipegang oleh tenaga Honda,”sambungnya.

Tak sampai di situ, Ruslan juga menjelaskan bahwa sekolah yang lokasinya di Daerah yang sulit dijangkau saat ini banyak diisi oleh tenaga Honda. Saat ini pihaknya belum dapat menentukan langkah-langkah kebijakan yang akan terjadi.

“Belum bisa menentukan kebijakan apa yang akan diambil. Keputusan itu sendiri belum ada secara tertulis masuk ke Dinas. Untuk perpanjangan kontrak tenaga Honda nanti kita ajukan dulu ke Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) karena kami sifatnya hanya mengajukan.  lihat saja nanti apakah BKPSDM akan memperpanjang kontraknya apa tidak, karna mereka  yang menandatangani SK Honda itu, “ucapnya.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tambah Ruslan, tidak bisa sepenuhnya digunakan untuk membayar gaji para Honda, kecuali telah memiliki syarat tertentu.

“Dana BOS tidak bisa digunakan untuk membayar honor Honda kecuali tenaga Honda tersebut telah memenuhi syarat yaitu memiliki Nomor nik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). NUPTK adalah Nomor Induk bagi seorang Guru atau Tenaga Kependidikan,”ujarnya.

Ia menambahkan, bahwa untuk sekolah yang sifatnya memiliki Komite, akan diakomodir tentang nasib para Honda di lingkungan sekolah.

“Kita akan mengakomodir, mau gak nanti Komite membiayai tenaga honorer itu, ini akan dikaji lebih dalam jangan sampai nanti membebani orang tua murid, atau bisa saja komite mencari donatur yaitu menyeleksi orang tua yang memiliki kemampuan lebih, jadi tidak semua orang tua murid dibebani biaya atau mungkin sejenis Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA),”tuturnya.

Ruslan juga menjelaskan, tenaga Honda di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko merupakan tenaga yang memenuhi kebutuhan akan kekurangan tenaga guru dan honda ini merupakan hasil dekresi Bupati Mukomuko.

“Mereka (Honda. red) merupakan tenaga yang memenuhi kekurangan tenaga pengajar dan ini hasil dekresi Bupati Mukomuko. Saat itu ada kebijakan tidak boleh mengangkat tenaga honorer kecuali memenuhi dekresinya Bupati.” tutupnya, (Mjtr)

Comment here