POLITIK

Hasyim Asyari Sampaikan Materi Pencalonan Pemilihan Gubernur Bengkulu Tahun 2020

DSC_04751

DERING24.COM, Bengkulu – Setelah menghadiri dan meresmikan launching Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020, pada Sabtu (23/11) siang Komisioner KPU RI Hasyim Asyari menyampaikan materi dalam kegiatan sosialisasi pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu di Santika Hotel Bengkulu.

Sosialisasi ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi, Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu,  Ketua dan Anggota KPU dan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu serta Pimpinan/LO Partai Politik Tingkat Provinsi.

Ketua KPU Provinsi Bengkulu Irwan Saputra menjadi Moderator dalam kegiatan ini. Dalam materinya Hasyim Asyari menyampaikan dan memaparkan secara rinci mekanisme dan substansi yang mengatur pencalonan kepala daerah. Bahwa saat ini, tahapan pemilihan baik tingkat provinsi untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, serta tingkat kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati telah dimulai. Tahapan yang sedang berjalan adalah pencalonan.

“Tahapan Pencalonan terdiri dari 2 (dua) macam yaitu Syarat pencalonan dan Syarat Calon. Syarat pencalonan meliputi jalur yang akan dipilih oleh calon apakah perseorangan atau partai politik. Untuk jalur perserorangan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sudah menetapkan jumlah syarat minimal dukungan dan sebarannya.  Sedangkan untuk jalur partai politik ketentuannya adalah pasangan calon yang akan diusung harus memiliki dukungan sebanyak 20 % kursi yang ada di parlemen. ” jelas Hasyim.

Hasyim mengungkapkan bahwa setelah ketentuan syarat pencalonan terpenuhi dan sesuai dengan regulasi maka tahap selanjutnya , yaitu syarat calon. Syarat calon yang dimaksud diantaranya syarat pendidikan, umur dan sebagainya yang dipenuhi oleh calon.

Selain itu, Hasyim juga menegaskan bahwa ketentuan yang mengatur tentang mekanisme pencalonan pemilihan kepala daerah sudah ada dalam 3 (tiga) Undang-Undang yaitu UU  Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 8 Tahun 2015 dan UU Nomor 10 tahun 2016.

“Hanya 3 Undang-Undang ini yang menjadi pedoman kita selaku penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2020 mendatang. Saya mengajak bukan hanya KPU, tetapi Bawaslu ikut serta dalam menjalankan tupoksinya sebagai pengawas pemilu” imbuh Hasyim.

Comment here