DAERAHMuko-Muko

Hari Pertama Kerja, Bupati Mukomuko Sidak 2 FKPD

Hari Pertama Kerja, Bupati Mukomuko Sidak 2 FKPD

DERING24.COM MUKOMUKO – Usai cuti dan libur lebaran Hari Raya Idul Fitri 1442 H, Bupati Mukomuko Sapuan melaksanakan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan dan Dukcapil di lingkungan Daerah Kabupaten Mukomuko, Senin pagi (17/05/21).

Bupati Mukomuko Sapuan menyampaikan, bahwa sidak ini dalam rangka memantau kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sekaligus bersilaturahmi serta memberikan semangat bekerja kepada seluruh pegawai yang ada lingkungan Daerah Mukomuko.

“Kegiatan ini bentuk silaturahmi kami sebagai pimpinan kepada seluruh pegawai yang masih momen idul fitri, serta memberikan semangat agar kedepan para ASN bisa bekerja dengan maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai aperatur sipil Negara, sehingga bisa membawa perubahan untuk kemajuan kabupaten mukomuko, dengan menumbuhkan semangat bekerja bersama,”ungkapnya.

WhatsApp-Image-2021-05-17-at-18.59.28.jpeg

Sementara itu, Kepala Dinas BKPSDM Mukomuko, Jawoto menyampaikan, pada hari pertama masuk kerja ini Pemda Mukomuko melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) akan melakukan pengambilan data atau absensi kehadiran ASN di seluruh OPD dan kemudian akan di laporkan ke KemenPAN-RB melalui aplikasi yang telah tersedia.

”ASN di lingkungan Pemda Mukomuko mulai masuk kerja, kami dari BKPSDM akan melakukan pengambilan data atau absensi kehadiran ASN di setiap OPD untuk di laporkan ke KemenPAN-RB melalui Aplikasi, nantinya laporan yang akan  disampaikan ke KemenPAN-RB melalui aplikasi ini sesuai fakta dilapangan Jadi ASN yang hadir atau tidak akan terlihat,“katanya.

Lebih lanjut Juwoto menegaskan, apabila ada ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas akan diberikan sanksi mulai dari penundaan kenaikan pangkat sampai penundaan kenaikan pangkat berkala dan akan diberikan sanksi langsung dari Kementrian melalui aplikasi.

“Kalau ada ASN tidak masuk kerja tanpa alasan jelas akan kena sanksi, sanksi ini langsung dari Kementerian  melalui data yang kita sampaikan. Nantinya ada rekomendasi melalui Aplikasi dari Kementrian ke Pejabat Tinggi Pratama di daerah ini, Rekom tersebut misalnya ASN atas nama A diberikan sanksi  penundaan kenaikan pangkat karena tidak masuk kerja dan sanksi lainnya,”tutupnya. 

Pewarta :Mjtr
Uploader : Admin Bengkulu
COPYRIGHT © DERING 2021

Comment here

placeholder="Your Comment">