EDUKASIKOTA BENGKULU

Hak Penyandang Disabilitas Tuai Sorotan, Ronny PL Tobing: Ini Akibat Minimnya Implementasi

anggota Dewan Komisi I (DPRD) Kota Bengkulu Ronny PL Tobing. SH

DERING24.COM KOTA BENGKULU – Minimnya implementasi terkiat penyandang disabilitas hingga kini masih menyisakan berbagai persoalan. Mulai dari aksesbilitas yang belum ramah bagi penyandang disabilitas hingga lemahnya koordinasi dan sinergi antar organisasi perangkat daerah menjadi sorotan.

Menanggapi hal ini, anggota Dewan Komisi I (DPRD) Kota Bengkulu Ronny PL Tobing. SH mengakui memang saat ini implementasi tersebut belum terlaksana dengan baik. Masih kurangnya kesadaran dari beberapa pihak terkait yang membuat implementasi itu jauh dari ideal.

Ronny PL Tobing. SH mengingatkan pemerintah untuk selalu memenuhi hak-hak penyandang disabilitas karena penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama. Termasuk juga hak untuk memperoleh pekerjaan tanpa diskriminasi.

Hak-hak tersebut sudah diatur oleh pemerintah yang terdapat pada undang-undang No. 19 tahun 2011 tentang konversi hak-hak penyandang disabilitas. Ada pula Peppres No.75 tahun 2005 yang mengatur mandat pelaksanaan aksi-aksi di bidang penyandang disabilitas. Serta UU No. 18 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

Ronny PL Tobing juga mengingatkan, bahwa Undang-Undang tentang Penyadang Disabilitas mengamanatkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas.

Sedangkan untuk perusahaan swasta diterangkannya, wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur, menurut Ronny hingga saat ini masih banyak perusahaan yang belum mempekerjakan penyandang disabilitas.

“Hal ini karena kurangnya sosialisasi dan pengawasan dari pemerintah untuk memastikan agar hak para penyandang disabilitas terpenuhi,”terang Ronny PL Tobing. SH Sabtu (13/02/2021).

Ronny juga meminta ke depannya agar instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan  turun ke bawah untuk melihat apakah benar di setiap perusahaan sudah mempekerjakan penyandang disabilitas.

“Saya yakin penyandang disabilitas bisa dilatih agar siap memasuki dunia kerja dengan memperhatikan jenis, derajat kecacatan, dan kemampuan yang bersangkutan,” lanjutnya.

Lebih lanjut, kata pria yang juga Fraksi Partai NasDem ini meminta agar pengusaha yang mempekerjakan tenaga disabilitas wajib memberikan perlindungan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. (Ads)

Comment here