GBD Merangkap Jabatan, Kepala Dinas DPMD BU Tegaskan Harus Pilih Salah Satu

Dering24

Dering24

DAERAHBengkulu Utara

GBD Merangkap Jabatan, Kepala Dinas DPMD BU Tegaskan Harus Pilih Salah Satu

Kepala Dinas DPMD Bengkulu Utara

DERING24.COM, Bengkulu Utara Usai mengikuti hearing di ruang rapat komisi gabungan di DPRD Bengkulu Utara senin 13 Januari 2020 kemarin. Kepala Dinas DPMD Budi Suparno mengatakan, bahwa perangkat desa yang rangkap jabatan sebagai guru bantu daerah harus memilih salah satu pekerjaanya. Karena dipastikan siltap berasal dari uang negara dan jam kerja yang bersamaan. Sehingga tidak mungkin bisa melaksanakan kerja yang efisien.

“Pihak dinas DPMD akan segera membuat surat edaran ke pihak terkait. Jika tidak diindahkan, dinas  dpmd akan memanggil siapa-siapa yang double job tersebut,”terangnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bengkulu Utara  Hambali saat di konfirmasi pada 14 Januari 2020 menyebutkan, di sekolahnya memang ada tenaga pengajar yang punya job sebagai perangkat desa, Pihaknya sudah memanggil tenaga pengajar tersebut agar memilih salah satu dan berharap tetap sebagai tenaga pengajar di sekolah yang di pimpinnya .

“Kalo dari segi honor tenaga pengajar memang tidak seberapa, tetapi tetap bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) begitu juga dengan Siltap dari desa juga menggunakan dana Negara,”terang Hambali.

Berbicara tentang double job dan bahkan triple job Anggota Dewan dari Partai Golkar Sudarman, yang akrab di panggil Udeng menyatakan, bahwa BPD yang merangkap honorer yang punya siltap dari uang negara harus memilih salah satu. Karena  masih banyak yang belum ataupun tidak mendapatkan kesempatan oleh sikap oknum yang double job.

“Seperti BPD yang ASN boleh double job, sebagai BPD tetapi tidak bisa menerima honor,”tegasnya.

Sudarman memberi contoh seperti BPD di Desa Lubuk Balam yang mengundurkan diri karena menyadari bahwa ASN tidak bisa menerima honor BPD.

Seperti di ketahui  honor BPD bersumber dari dana ADD/DD yang di kelola oleh pemerintahan desa.

“Jangan hanya menilai dari satu sudut pandang saja double job tenaga pendamping desa yang menjadi panwascam. Di luar sana sangat banyak yang double job dengan sumber dana dari uang pemerintah.

Misalnya : BPD merangkap honorer  baik itu satpam, tenaga pengajar maupun staf di instansi pemerintah. Jika honorer tersebut memilih sebagai honorer yang maka otomatis adanya Pergantian Antar waktu (PAW),”jelasnya.

Sudarman juga menceritakan bahwa anaknya (Fikri)dulu adalah honorer di Pemda Bengkulu Utara, tetapi lolos seleksi sebagai perangkat desa di desa kalai duai maka sudarman meminta anaknya mengundurkan diri dari honorer. Demikian Sudarman.

(Zul)

Comment here