ADVERTORIALDPRD MukomukoKabar ParlemenMuko-Muko

Gagal Bayar Jilid II, Empat Fraksi DPRD Mukomuko Ajukan Hak Angket

DERING24.COM MUKOMUKO –  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mukomuko menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian usulan terkait pembentukan hak angket kepada pimpinan DPRD Mukomuko.

Wakil rakyat dari empat fraksi di Dewan ini mengusulkan bahwa usulan hak angket untuk melakukan penyelidikan terhadap kinerja Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko, H.Choirul Huda, SH dan Haidir, SIP. Perihal gagal bayar jilid II dan ketidakhadiran bupati pada sidang paripurna pengesahan RAPBD 2021.

”Usulan hak angket untuk melakukan penyelidikan kinerja Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko, berkaitan dengan gagal bayar gaji para honorer daerah, yang paling fatal lagi berkaitan ketidakhadiran bupati dan wakil bupati dalam sidang pengesahan RAPBD,” ungkap Wakil Ketua II DPRD Mukomuko Nopi Yanto, SH usai memimpin jalannya sidang paripurna.

Nopi Yanto juga menyampaikan, bahwa pelaksanaan adalah hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dengan ketidakhadiran bupati dan wakil bupati pada sidang pengesahan RAPBD 2021, menimbulkan dampak  terhadap pacunya sistem roda  pemerintahan dan masyarakat  kususnya masyarakat Mukomuko.

”Menurut kami, dengan tidak disahkannya APBD ini menimbulkan dampak besar terhadap pacunya sistem pemerintahan. Maka dari itu terimbas semua, itu alasan kami cukup kuat bagi kami mengusulkan hak angket kepada unsur pimpinan dewan,” katanya

Nopi Yanto mengakui tidak semua fraksi mengusulkan pembentukan hak angket dari 7 fraksi di lembaga dewan, usulan hak angket disampaikan Fraksi Gerindra, Fraksi Perindo, Fraksi Demokrat dan Fraksi PDI Perjuangan.  Sementara Fraksi Golkar, dan PAN tidak mengusulkan hak angket.

”Usulan hak angket disampaikan anggota dewan dari empat fraksi. Sementara, untuk PAN juga menyampaikan usulan, tapi bersifat susulan dan hanya diteken oleh dua orang anggota saja,” ujarnya.

Ketua Fraksi PAN, Kabri membenarkan usulan hak angket dari fraksi dinahkodai dirinya hanya diteken dua orang anggota saja. Satu orang anggota Fraksi PAN tidak berkenan mendatangani usulan tersebut.

”Memang usulan hak angket dari Fraksi PAN menyusul dan diteken dua orang anggota,” jelas Kabri.

Pantauan dari media ini, sidang paripurna anggota dewan minim dihadiri pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Mukomuko, tampak hadir, Kajari Mukomuko, Wakapolres Mukomuko dan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Mukomuko.(Mjtr)

Comment here