DAERAHMuko-Muko

Dua Kades di Mukomuko di Berhentikan, Ini Kata Waka I DPRD Mukomuko

DERING24.COM MUKOMUKO – Banyak pro dan kontra dikalangan pejabat maupun masyarakat terkait pemberhentian Kepala Desa yang langsung ditanda tangani oleh Bupati Mukomuko, H. Sapuan, SE., MM., Ak., CA., CPA. Kepala Desa tersebut adalah Kepala Desa Pondok Baru, Suswandi dan Kades Selagan Jaya, Sumanto.

Pemberhentian tersebut tertuang dalam Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-234 Tahun 2021 tentang pemberhentian Kepala Desa Pondok Baru, Kecamatan Selagan Raya, dan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-233 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Selagan Jaya Kabupaten Mukomuko dimana keputusan itu berlaku sejak tanggal 30 Juni 2021.

Dari hal tersebut, banyak berkembang desas-desus di masyarakat, yang apabila tidak adanya diklarifikasi maka akan menjadi bola api yang tidak diinginkan.

Kades di Mukomuko

Dari hasil penelusuran di lapangan, belum diketahui pasti apa penyebab terjadinya pemberhentian para Kades tersebut, namun berdasarkan informasi sementara, pemberhentian dilakukan karena terdapat laporan dari BPD Desa, bahwa Kades Pondok Baru Suswandi dan Sumanto Kades Selagan Jaya diduga melanggar kode etik pada saat berkampanye jelang Pilkada Kabupaten Mukomuko tahun 2020 lalu.

Saat dikonfirmasi awak media, Suswandi mengatakan bahwa pemecatan tersebut tidak ada dasar dan merupakan tindakan kesewang-wenangan, karena pihaknya tidak merasa melakukan kesalahan yang melanggar hukum.

Begitu juga Sumanto, Ia membenarkan hal tersebut, Sumanto menyampaikan tidak terima atas pemberhentian. Karena pihaknya tidak pernah ditetapkan bersalah atau melanggar aturan dari Bawaslu atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI).

Menanggapi hal ini, Nursalim selaku Waka I DPRD Kabupaten Mukomuko menyampaikan, bahwa dasar hukum dari pemberhentian Kepala Desa, diatur dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014. Pasal 26 ayat (4), Pasal 27 dan Pasal 28.

Nursalim berharap jangan sampai terjadi keputusan yanfg otoriter. “Dasar pemberhentian Kades Dasar hukum dari pemberhentian Kepala Desa, diatur dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014. Pasal 26 ayat (4), Pasal 27 dan Pasal 28. Jadi jangan sampai terjadi keputusan yang otoriter dan jangan sampai terulang kejadian seperti terdahulu, keputusan pemberhentian Bupati di PTUN kan dan kalah, ini kan bisa mencoreng nama baik bupati,”tegas Nursalim.

Nursalim juga mengatakan, jika memang ada kesalahan terkait tingkah laku, menurutnya bisa dilakukan dengan pendekatan dan pembinaan baik dari tingkat Kecamatan sampai Dinas PMD. Jika ada indikasi penyalahgunaan Dana Desa, apakah sudah ada audit dari Inspektorat dan jika sudah, tentu ada langkah-langkah yang dilakukan inspektorat apa hasilnya?

“Jangan sampai sebuah kesalahan yang bukan kewenangan kita untuk menyatakan salah dan tidaknya kita ambil alih,”lanjutnya Nursalim.

Waka I DPRD Mukomuko ini juga menghimbau, agar perkara pemecatan Kepala Desa harus melalui prosedur dan sesuai Undang-undang, jika Kades Pondok Baru sedang berhadapan degan hukum terkait Dana Desa, pihak pemerintah juga tidak boleh langsung memecat, namun harus menungggu proses selesai sampai keluar putusan dari pengadilan.

“Jika sudah keluar putusannya, baru pemerintah bisa menindak, namun jika hanya surat pengajuan dari BPD dijadikan dasar untuk pemberhentian seorang kepala desa tanpa melihat yang lain. Maka tidak menutup kemungkinan akan muncul kejadian-kejadian yang sama,” tutup Nursalim.

Pewarta: Mjtr

Comment here