ADVERTORIALDPRD MukomukoKabar Parlemen

DPRD Mukomuko Tetapkan Raperda APBD 2021 Jadi Perda

DERING24.COM MUKOMUKO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten  Mukomuko menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) hasil pembahasan lanjutan Raperda serta pengesahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

Paripurna dipimpinan langsung Ketua DPRD M. Ali Saftaini, SE., Wakil Ketua I DPRD, Nursalim serta dihadir Bupati Mukomuko diwakili Sekdakab Drs. Marjohan, Kajari Mukomuko, Kapolres Mukomuko, Ketua Pengadilan Negeri (PN) dan sejumlah pejabat FKPD di lingkungan Pemkab Mukomuko.

Dalam Sidang Rapat Ketua DPRD Mukomuko M. Ali Saftaini, SE. menyampaikan bahwa anggaran nilai APBD yang disepakati  sebesar Rp 908. 633.715.243 atau Rp 908,6 miliar.

“Sidang paripurna APBD tak ada kendala, untuk nilai jumlah APBD sebesar 908,6 miliar. Adapun skala prioritas yang dianggarkan dalam APBD masih merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yakni mendukung majunya visi dan misi kepemimpinan bupati dan wakil bupati periode 2015-2021,” ungkap Ketua DPRD Mukomuko,” Kamis (14/01/2021).

Ali juga menyampaikan, bahwa produk APBD yang baru saja dilakukan pengesahan belum memuat program kerja yang bersifat mendukung visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih pada Pilkada Desember 2020 yang lalu.

“Perlu ditegaskan, penyusunan draf RAPBD mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemuatan anggaran kegiatan yang bersifat skala prioritas ini akan tetap mengacu kepada visi dan misi bupati dan wakil bupati yang sekarang,”ujarnya.

Menurut Ali, landasan acuan kegiatan adalah yang dituangkan dalam draf RAPBD tetap berpedoman hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten Mukomuko (Musrenbangkab) sebagai simpul penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

”Setelah produk RKPD disetujui kepala Daerah, kemudian TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) melanjutkan ketahap penyusunan KUA-PPAS, kemudian dibahas dalam menjadi draf RAPBD. Khususnya produk APBD 2021 ini masih meneruskan program visi dan misi bupati yang sekarang,” ungkapnya.

Sementara itu, Selaku penerima mandat dan mewakili Bupati , Drs. Marjohan menyampaikan, setelah sidang paripurna pengesahan APBD berlangsung, dilanjutkan ke tahap verifikasi gubernur.

”Setelah ini, segera disampaikan ke gubernur untuk proses verifikasi. APBD yang baru bisa dibelanjakan setelah verifikasi gubernur selesai dan permohonan  Perda,”terang Sekda.(ADV/Mjtr)

Comment here