ADVERTORIALDAERAHMuko-Muko

DPRD Mukomuko Bentuk Pansus Terkait Gagalnya Pembayaran Modal dan Hak Guru TA 2019

pansus muko3

DERING24.COM, Mukomuko Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mukomuko akhirnya membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di Pemkab Mukomuko.

Pansus bertugas menelusuri masalah gagal bayar atas belanja modal, barang dan jasa tahun anggaran (TA) 2019. Serta penelusuran keterlambatan bayar hak-hak guru yakni tunjangan sertifikasi dan nonsertifikasi Tahun 2019. Pansus ini dibentuk melalui rapat paripurna DPRD Mukomuko pada Senin (3/2/2020).

Pansus-Muko1.jpeg

Dalam Rapat pembentukan pansus, ditetapkan 10 orang dari 25 anggota dewan. Para anggota Pansus ini, diantaranya Ketua DPRD Mukomuko M. Ali Saftaini, SE dan sejumlah ketua fraksi. Ditunjuk sebagai Ketua Pansus, Antonius Dalle, SP dari Fraksi Perindo. Wakil Ketua, Armansyah, ST dari Fraksi Gerindra dan Sekretaris Roni Pasla dari Fraksi PDIP. Adapun anggota, M. Ali Saftaini, M. Yusak, Aceng Jakaria, Busra, Kabri, Syamsurizal, dan Nopri.

Pembentukan pansus dihadiri 16 anggota dewan, dipimpin Wakil Ketua I DPRD Mukomuko Nursalim didampingi Ketua DPRD Mukomuko M. Ali Saftaini, SE. ‘’Pembentukan pansus ini menindaklanjuti surat masuk dari anggota DPRD Mukomuko yang ditandatangani oleh 16 orang anggota dewan,” kata M. Ali Saftaini didampingi Wakil Ketua I DPRD Mukomuko, Nursalim.

pansus-muko4.jpeg

Sebelum diputuskan pembentukan pansus, surat masuk itu l, sudah dibahas oleh Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Mukomuko. Rapat Bamus yang dihadiri 10 anggota dari 12 orang anggota merekomendasikan, agar sura masuk dari anggota DPRD Mukomuko itu ditindaklanjuti dengan pembentukan Pansus. ‘’Hasilnya itu. Bamus menyepakati rekomendasi pembentukan pansus untuk menelusuri permasalahan tersebut,’’ kata Ali.

Ali pun menyatakan pembentukan pansus tidak ada kaitannya dengan politik. Tapi murni untuk menemukan permasalahan yang sebenarnya dan menyelesaikannya dengan baik.

pansuss-muko2.jpg

Tujuan pansus agar lembaga DPRD mendapatkan informasi yang valid penyebab gagal bayar itu. Setelah mengetahui, maka pansus akan mengeluarkan ke unsur pimpinan yang akan dijadikan keputusan bersama. Lalu apakah langkah-langkah yang dilakukan Pemkab menangani pembayaran tunjangan guru, sudah sesuai aturan berlaku. Jadi tiga hal itu yang jadi tujuan dibentuk Pansus,’’ demikian Ali.

(Adv/AMBO)

Comment here

placeholder="Your Comment">