DAERAHMuko-MukoPariwisata

Dobrak Sektor Pariwisata, Disparpora Mukomuko Minta Beri Izin Kelola Wisata Danau Nibung

Kadis Disparpora Kabupaten Mukomuko Apriansyah

DERING24.COM MUKOMUKO –  Guna memajukan dan mendobrak sektor pariwisata Danau Nibung, Kadis Disparpora Kabupaten Mukomuko Apriansyah meminta kepada Bupati agar memberikan payung hukum terkait pengelolan Objek wisata.

“Danau Nibung itu sangat berpotensi untuk Kabupaten Mukomuko, dengan adanya pembangunan yang bersumber dari pusat, tahun 2020 itu salah satu bentuk untuk mempercantik obyek wisata saja, yang jadi tujuan artinya kebutuhan di tempat wisata itu, dari penataan pedagang supaya bisa tertata dengan rapi, dari penataan taman supaya indah, Hal ini berjuan untuk memajukan dan mendobrak sektor pariwisata,”ujar Kadis Apriansyah Senin (25/01/21).

Wisata Danau Nibung Mukomuko

Kadis juga menilai bahwa Objek wisata Danau Nibung belum mendapatkan spesifikasi sama sekali.

“Ya kita cuma berharap bupati bisa memberikan payung hukum kepada Disparpora untuk mengelola kawasan Wisata Danau Nibung ini, sampai saat ini kita juga belum bisa memastikan, karena belum ada perbub yang di sahkan oleh Bupati,”katanya.

Kadis menambahkan, mendobrak sektor pariwisata perlu dengan adanya fasilitas seperti gasebo, perbola, yang di bisa di pakai untuk pengunjung yang datang.

“Fasilitas ini belum ada, tentu dengan adanya ini mereka juga bisa beristirahat santai bersama keluarga, sambil menikmati keindahan alam yang masih asri ini,”jelasnya.

Wisata Danau Nibung Mukomuko

Ia juga menyebut bahwa ada menara pandang tetapi masih terkunci, karena sampai saat ini belum dibuka secara resmi.

“Kendalanya sekarang ini bukan hanya Disparpora saja yang mengelola, melainkan disitu ada kios dagang yang ngelola Disprindakom, ada parkir yang ngelola PUPR, bagian perhubungan, ada Lingkungan Hidup, (LH) ada bagian kebersihan itu dari 3 dinas opd tersebut juga ikut terlibat, jadi kita tidak bisa,”ucapnya.

Untuk 2021, jelas Kadis Apriansyah, pihaknya berharap supaya Objek wisata Danau Nibung dikelola oleh Disparpora.

“Wajib, karena apa bila tidak di tunjuk kami tidak bisa melaksanakan regulasi-regulasi yang ada contoh, di situ ada perda ributrusi,” ungkapnya. (Mjtr)

Comment here

placeholder="Your Comment">