ADVERTORIALDPRD Mukomuko

Demi Kepentingan Daerah, Ketua DPRD Mukomuko Sepakat Kosongkan Pokir

DERING24.COM MUKOMUKO – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Mukomuko bersama TAPD mulai membahas lanjutan RAPBD tahun anggaran 2021 yang dilaksanakan di Ruang Serbaguna Gedung DPRD Mukomuko. Selasa (12/1/2021)

Dalam pembahasan tersebut, Ketua DPRD Mukomuko M Ali Saftaini SE menyampaikan bahwa pokok-pokok pikiran (pokir) dewan tidak ‘haram’, karena di lindungi Undang–Undang (UU).

Menurutnya, pokir tersebut adalah penyangga informasi dari masyarakat dalam penyusunan APBD, sementara keinginan dari Bupati Mukomuko meminta agar dewan mengkosongkan angaran pokir tersebut.

Ali juga menjelaskan, bahwa sebanyak 25 Anggota DPRD Mukomuko menyepakati untuk tidak menggunakan Pokir pada tahun 2021.

“Ini tidak lain untuk demi kepentingan daerah dan masyarakat Mukomuko serta untuk menutup defisit  angaran,” sebut Ali.

Meskipun, tambah Ali,  pokir tidak digunakan pihaknya juga akan membedah kembali RAPBD, baik itu pendapatan  dan belanja daerah. Ini dilakukan agar anggaran yang akan digunakan di tahun 2021 benar-benar tepat sasaran.

“Kami (legislatif) tidak mau pihak eksekutif mengkebiri tupoksi dewan dalam hal ini budgeting, jika ada pergeseran-pergeseran kita harus terbuka, seluruh anggaran di OPD kita buka satu-persatu,” ujarnya.

Tak sampai disitu, dalam pembahasan lanjutan hari pertama, kemarin (12/1/2021) diketahui RAPBD Kabupaten Mukomuko TA 2021 masih terjadi defisit yang mencapai angka Rp 13,7 miliar lebih. Dengan angka RAPBD TA 2021 sebesar Rp 894.413.715.243,00 angka tersebut mengalami pengurangan dari pagu KUA-PPAS/Raperda  sebesar Rp 991.628.537.243.

Sementara itu, Ketua TAPD dalam hal ini Sekda Mukomuko Drs Marjohan Husein menyampaikan, antara eksekutif dan legislatif sepakat melanjutkan pembahasan RAPBD TA 2021 berdasarkan kesepakatan itu, pembahasan RAPBD 2021 adalah lanjutan, bukan dibahas dari awal.

“Berdasarkan kesepakatan bersama ada sebuah tindak lanjut. Kita akan tetap lanjutkan pembahasannya, lanjutan ini dimulai dari membahas terkait pendapatan dan dilanjutkan dengan belanja dan lainnya. Insya Allah, jika pembahasan cepat selesai hasil pembahasan ini akan dapat segera disahkan  menjadi Perda APBD 2021,”tutup Sekda (Mjtr)

Comment here