DAERAHDPRD MukomukoMuko-Muko

Bupati Siap Sahkan APBD 2021 Bersyarat

DERING24.COM MUKOMUKO – Terkait pembahasan RAPBD TA 2021 yang sempat menjadi kontra antar Legislatif dengan Ekskutif, Bupati Choirul Huda SH mengaku siap melanjutkan pembahasan RAPBD TA 2021 hingga di Perd-kan menjadi APBD.

Bupati menyampaikan bahwa ada syarat  tertentu jika akan melanjukan ini, Ia menyampaikan syarat bahwa apabila ‘anggota DPRD Kabupaten Mukomuko menyetujui dana pokir DPRD di nolkan’.

 “Jika DPRD setuju, secepatnya saya menyetujui untuk melanjutkan RAPBD menjadi APBD 2021,” tegasnya Senin (11/01/2021)

Menurutnya, masih banyak selisih terutama terkait penggunaan anggaran, karena APBD Kabupaten Mukomuko TA 2021 masih sangat banyak dibutuhkan yang lebih prioritas mulai dari keberlanjutan pembangunan, membayar gaji honorer yang tertunda tahun 2020 lalu.

“Masih banyak yang di butuhkan, termasuk tenaga kontrak atau honda juga akan dibayarkan gaji tahun ini, karena SK nya akan diperpanjang,” terangnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko M Ali Saftaini SE menyampaikan, legislatif mengalah, dengan artian  lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat dan seluruh pembangunan di daerah ini tetap berlanjut.

”Jika RAPBD tidak disahkan menjadi Perda APBD, yang akan dirugikan daerah dan masyarakat luas, untuk itu kami (legislatif) siap untuk mengalah, demi rakyat Mukomuko dan daerah,” tegasnya.

Disampaikan Ali, anggaran pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Kabupaten Mukomuko tidak menyalahi aturan yang berlaku. Dan hal tersebut untuk mengimbangi keinginan kepala daerah.

“Anggota DPRD tidak dirugikan terkait hal tersebut, silakan Bupati menyampaikan hal itu dan kami di banggar akan menyepakati jikalau bupati ingin menutupi keseimbangan dengan mengenolkan pokir,” ujarrnya.

Saat ditanya surat dari eksekutif terkait permohonan lanjutan  pembahasan APBD 2021 sudah diterima. Ali mengaku baru mengetahui secara lisan. “Secara lisan saya sudah mengetahui dan belum  melihat secara fisik,” ucapnya.

Jika sudah ada surat yang dimaksud,  lanjut Ali, legislatif akan membahas  di tingkat Banmus, karena akan ada perubahan jadwal.

“Yang jelas untuk kepentingan rakyat dan daerah DPRD Mukomuko siap mengalah dan  akan melanjutkan pembahasan APBD hingga disahkan menjadi Perda APBD. Pasalnya, jika bupati menerbitkan perda, yang dirugikan adalah rakyat dan daerah. Untuk itu kami siap untuk mengesahkan APBD TA 2021,”tutup Politisi Golkar itu. (Mtjr)

Comment here