Berpotensi Konflik di RUU Ciptaker, Senator Riri: Hindari Potensi Konflik Kepentingan

Dering24

Dering24

POLITIKEntertaintmentHealthPemerintah

Berpotensi Konflik di RUU Ciptaker, Senator Riri: Hindari Potensi Konflik Kepentingan

Berpotensi Konflik di RUU Ciptaker, Senator Riri: Hindari Potensi Konflik Kepentingan 1

DERING24.COM BENGKULU – Pemerintah tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) yang akan menjadi basis bagi revisi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Jo Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000.

Dalam aturan tersebut, pemerintah akan membentuk Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di daerah, yang selanjutnya disebut Dewan Kawasan yang ditetapkan oleh Presiden atas usul Gubernur bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan masa kerja selama lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Hj Riri Damayanti John Latief mengingatkan adanya potensi konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah bilamana aturan tersebut dipaksakan untuk berlaku.

“Partisipasi pemerintah daerah akan hilang kalau bunyi aturannya sebagaimana yang diusulkan pemerintah. Apalagi persoalan ini sudah tercantum dalam dalam pasal 360 UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” kata Riri Damayanti, Senin (20/7/2020).

Ketua Bidang Tenaga Kerja, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga BPD HIPMI Provinsi Bengkulu ini menjelaskan, semangat membangun ekonomi nasional harus diletakkan dalam semangat memajukan daerah dan sebaliknya.

“Semangat memajukan daerah juga harus diletakkan dalam semangat membangun ekonomi bangsa dan negara. Keduanya tidak bertentangan. Tapi kalau kewenangan daerah hanya sebatas usulan dan tidak punya kewenangan memutuskan, saya khawatir ke depan akan memicu konflik kepentingan antara pusat dan daerah,” ungkap Riri Damayanti.

Wakil Bendahara III Ikatan Keluarga Seluma, Manna, Kaur ini menjelaskan, ketika kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat, maka pemerintah pusat hendaknya memberikan kepercayaan kepada daerah untuk mengembangkan potensi ekonomi di daerahnya.

“Setiap kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat tentu punya program-program prioritas yang harus direalisasikan tanpa bertentangan dengan program pemerintah pusat. Ketika daerah tidak menjalankan programnya dengan baik, saya baru setuju pusat ambil alih agar pembangunan bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau sudah baik, sebaiknya pusat mendukung dengan anggaran. Menurut saya ini jalan tengah yang baik agar antara pusat dan daerah tidak ada konflik kepentingan,” jelas Riri Damayanti.

Wakil Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bengkulu ini menambahkan, pusat juga boleh mengambil-alih kewenangan daerah ketika perdagangan daerah yang dikelola oleh kepala daerah telah menimbulkan kerusakaan lingkungan atau ketegangan sosial.

“Sekali lagi DPD RI tidak setuju ketika banyak kewenangan daerah dipangkas sementara amanah reformasi mengenai otonomi daerah tidak menghendaki demikian,” pungkas Riri Damayanti.

[Ads]

Comment here