Bengkulu UtaraDAERAH

Berlindung di Kata Tunjangan, Pemda Restui BPD Rangkap Jabatan

WhatsApp Image 2020-01-21 at 10.12.08

DERING24.COM, Bengkulu Utara – Setelah buming pemberitaan mengenai pegawai rangkap jabatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara melalui kabag pemerintahan desa Sudarman menyatakan bahwa tidak ada regulasi yang menyatakan bahwa BPD yang rangkap jabatan melanggar aturan, karena yang diterima adalah tunjangan, yang tidak boleh adalah siltap.

Sudarman mengilustrasikan seorang yang bekerja sebagai colektor di perusahaan leasing pada siang hari, tetapi pada malamnya bekerja di warung kopi, Apakah orang tersebut mau menerima satu gaji saja tanya Sudarman kepada Awak media. Menurutnya yang di bayar itu adalah gaji atas pekerjaan.

Saat di tanya tentang regulasi yang mengatur tentang penggunaan dana yang bersumber dari uang negara. Ia manjawab “Kami hanya berpegang pada aturan yang menyebutkan bahwa BPD tidak mempunyai siltap akan tetapi tunjangan sehingga tidak melanggar regulasi yang ada,”terang Sudarman saat di temui di ruang kerjanya. Senin (20/01/2020).

Pada hari yang sama, puluhan BPD yang berasal dari berbagai kecamatan dalam kabupaten Bengkulu Utara menemui pihak Pemerintah Daerah BU untuk menyampaikan aspirasi dan meminta untuk bisa mengakomodir tentang jauhnya perbedaan honor / siltap perangkat desa yangSK-nya dari kepala desa, sedangkan para BPD mempunyai SK dari Bupati kepala daerah tingkat dua.

Sementara itu, Ketua BPD yang sudah dua kali menjadi ketua BPD, mengatakan sangat khawatir jika tunjangan BPD yang sangat sedikit ini banyak cukup untuk transportasi saja, jika di desa ada permasalahan.

Seperti di ketahui bahwa, tunjangan BPD dan siltap perangkat desa bersumber yang sama yaitu dana DD/ADD yang masuk melalui rekening desa dan perhitungan pembayarannya dengan hitungan perbulan yang masuk dalam laporan APBDes.

(Zul)

Comments (1)

  1. Menurut Pemahaman saya tentang anggota BPD yang rangkap jabatan itu, tidak ada perbedaannya sama perangkat Desa yang Rangkap Jabatan Juga. Karena BPD Juga Mendapat Tunjangan dari Pemerintah, dan Tunjangan itu adalah Uang Negara, Bukan Uang Bupati, jangan karena SK nya dari Bupati boleh-boleh saya rangkap jabatan dan selalu diberi penekanan kepada perangkat Desa. Siltap dan Tunjangan itu sama artinya adalah Uang Negara,

Comment here