Bawaslu Harapkan KPU Terbitkan Regulasi Pilkada 2020

Dering24

Dering24

EntertaintmentHealthNASIONALNewsPOLITIK

Bawaslu Harapkan KPU Terbitkan Regulasi Pilkada 2020

(Foto: Bawaslu RI)

DERING24.COM Jakarta – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Ratna Dewi Pettalolo mengharapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, agar mempercepat penerbitan Peraturan KPU (PKPU) tentang Tahapan Pilkada 2020. 

Regulasi tersebut bertujuan untuk melaksanakan pengawasan pelanggaran Pilkada.

“Terutama indikasi politisasi bantuan sosial terkait Covid-19 oleh pejawat kepala daerah,” kata Ratna dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/5/2020).

Menurutnya, saat ini Bawaslu masih mengacu pada PKPU tahapan sebelum adanya kebijakan penundaan tahapan Pilkada 2020 akibat pandemi Covid-19. Perppu 2/2020 menentukan pemungutan suara pemilihan serentak 2020 digelar pada Desember 2020.

Aturan ini berdampak pada revisi PKPU tahapan karena menggeser waktu pelaksanaan sejumlah tahapan.

PKPU tahapan sebelumnya menyebutkan, penetapan pasangan calon (paslon) dilaksanakan pada 8 Juli 2020. Aturan waktu penetapan paslon ini penting karena merupakan unsur dalam ketentuan larangan bagi seluruh pejabat negara maupun kepala daerah terkait kontestasi pilkada.

Contohnya, pada Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang berbunyi, “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.”

“Sekarang kita tetap mengacu pada PKPU penetapan tanggal 8 Juli, tapi sudah pasti akan mengalami perubahan karena pungut hitung akan bergeser sampai tanggal 9 Desember, agar keterpenuhan unsur calon ini bisa segera terpenuhi,” katanya.

Di sisi lain, Bawaslu juga meminta kepada gubernur se-Indonesia mengeluarkan surat edaran tentang larangan politisasi bansos. Selain itu, Bawaslu mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pengawasan terhadap bantuan sosial terkait penanggulangan Covid-19 ini.

Ratna mengatakan, paling penting setiap pihak melakukan pendidikan politik kepada pemilih.

“Sehingga masyarakat atau pemilih dapat secara tepat, dan benar menilai pejabat negara yang memanfaatkan program pemerintah untuk kepentingan politik,” tambahnya.

Selain itu, Bawaslu RI juga mengimbau metode kampanye tatap muka dihapuskan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Penyelenggaran pesta demokrasi tersebut harus tetap menaati protokol penanganan virus Corona (Covid-19).

“Masih mungkin mengubah  model kampanye konvensional dan PKPU  juga masih dibahas,” ujar Anggota Bawaslu RI Mochammad Affiuddin.

Menurut dia, model kampanye dapat diubah melalui media sosial, atau aplikasi berbasis daring.

Dia menyakini model tersebut akan mengalami tantang baru dalam sisi pengawasan agar tidak ada peserta yang menyalahi aturan.

Sebelumnya, KPU RI dijadwalkan akan menggelar forum group discussion (FGD) terhadap rancangan PKPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pilkada 2020 pada Rabu (13/5/2020).

Hal dilakukan KPU untuk menyesuaikan sejumlah tahapan yang ditunda akibat pandemi Covid-19. [IP] 

Comment here