Bawaslu: ASN Rawan Melakukan Pelanggaran Netralitas

Dering24

Dering24

EDUKASINASIONALPOLITIK

Bawaslu: ASN Rawan Melakukan Pelanggaran Netralitas

(Foto: Bawaslu RI)

DERING24.COM JAKARTA – Aparatur Sipil Negara (ASN) rawan melakukan pelanggaran terhadap netralitas dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Umumnya, pelanggaran oleh ASN itu dilakukan melalui media sosial dengan menyampaikan dukungan terhadap kandidat kepala daerah. Hal itu disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Abhan, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/6/2020).

“Tren pelanggaran ASN paling banyak dilakukan di medsos, seperti mengunduh di media sosial seperti Facebook dan media massa yang sering memberikan dukungan kepada pasangan calon,” kata Abhan.

Meskipun mereka tidak menyadari bahwa hal tersebut adalah sebagai bentuk keberpihakan,” lanjutnya.

Abhan menuturkan, dari data yang dihimpun Bawaslu pada pilkada sebelumnya, ada beberapa tren pelanggaran ASN. Jumlah terbanyak penanganan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu terkait netralitas ASN adalah dukungan ASN kepada pasangan calon melalui medsos atau media massa.

“Jumlah paling banyak pertama yaitu ASN memberikan dukungan melalui medsos atau media massa dengan jumlah 112 pelanggaran,” ujar Abhan.

Tren kedua, ASN melakukan pendekatan atau mendaftarkan diri pada salah satu partai politik. Ada 81 pelanggaran yang ditangani Bawaslu terkait hal ini.

Ketiga, ASN melakukan sosialisasi bakal calon melalui alat peraga kampanye (APK) dengan jumlah 34 pelanggaran.

Abhan mengatakan, Bawaslu sebenarnya telah memiliki aturan mengenai penanganan pelanggaran netralitas ASN.

Sebelumnya, Bawaslu mengingatkan sejumlah potensi pelanggaran jika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) digelar di tengah pandemi Covid-19.

“Persoalan itu mencakup pada data pemilih hingga politik uang,” kata Ketua Bawaslu RI Abhan.

Menurut Abhan, daftar pemilih kemungkinan tidak akurat jika verifikasi dilakukan secara daring.

Abhan menilai, verifikasi daftar pemilih seharusnya dilakukan secara langsung supaya lebih akurat. Namun, hal itu saat ini sulit dilakukan mengingat Covid-19 masih mewabah.

Daftar pemilih memiliki potensi tidak akurat atau kurang akurat. Namun, jika daring tidak dapat dilakukan tetap dilakukan secara manual,” kata Abhan.

Abhan juga mempertanyakan kesiapan perusahaan penyedia logistik pemilihan mengingat waktu pemilihan yang tak lama lagi.

Comment here