Bengkulu UtaraDAERAH

Bangunan GOR Banyak Kejanggalan, Dewan Komisi III Sidak Lokasi

WhatsApp Image 2020-01-21 at 08.20.18

DERING24.COM, Bengkulu Utara – Pembangunan GOR  yang kontraknya senilai Rp.10,9 Miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Disinyalir adanya dugaan manipulasi data lantaran tidak sesuai dengan fakta dan kondisi fisik bangunan di lapangan. Hal tersebut diungkapkan oleh Hasdiansyah Ketua Komisi III saat meninjau lokasi bangunan GOR pada Senin (20/01/2020).

 “Kalau kondisi proyek gedung pekerjaan atap dan lantainya belum selesai, tapi sudah dicairkan 95 persen, artinya pihak dinas yang terkait dan pihak kontraktor, diduga telah melakukan manipulasi data laporan. Kemudian yang menjadi tanda tanya besar kita, kenapa saat penghitungan 95 persen, tim TP4D tidak dilibatkan,”ungkap Ketua Komisi III.

Lanjut Hasdiansyah, proyek yang sudah dicairkan 95 persen itu, berarti proyek tersebut tinggal masa pemeliharaan. Dimana sebuah gedung tersebut sudah dapat dimanfaatkan. Secara logika, gedung yang sudah dapat dimanfaatkan itu, apa bila pekerjaan atap, lantai dan dinding serta pintu dan jendelanya sudah selesai.

“Tentunya kami ingin mengetahui ada apa proyek GOR tersebut tidak selesai dalam satu tahun anggaran?. Kemudian kok bisa dicairkan 95 persen sementara pekerjaannya belum selesai,” tegas Ketua Komisi III.

Selain itu, Hasdiansyah juga mengatakan, usai melakukan sidak ke lokasi proyek GOR. Pihak dewan juga akan memanggil pihak dinas yang terkait. Dalam hal ini, PPTK dan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, selaku kuasa pengguna anggaran.

“Kami tidak hanya sebatas sidak ke lapangan saja, tapi setelah itu kami juga akan memanggil PPTK dan Kepala Dinasnya,”ujar Ketua Komisi III.

Hasil dari sidak di temukan pekerjaan masih berlangsung, begitu juga sarana wc yang jauh dari kata selesai hanya ada wc duduk tanpa ada bak penampung air.

Sementara Wakil Ketua Komisi III Edi Afrianto bersama anggotanya Dwi Tanto mangatakan, agar yang hadir di rapat kerja adalah direktur pelaksana yang menandatangani kontrak dengan membawa kontrak kerja awal hingga kontrak perpanjangan waktu yang hingga tanggal 12 February 2020. Begitu juga dengan dinas dispora harus di hadiri oleh kepala dinas langsung yaitu saudara Hendri kisenjer.

Menariknya saat melaksalakan sidak, pihak pelaksana harian tidak tahu yang menyidak adalah anggota DPRD dan menyangka rombongan itu rombongan LSM dan wartawan.

Sehingga situasi sempat memanas bahkan ketua komisi tiga Hardiansyah menanyakan, kalau memang rombongan wartawan apa harus di bentak- bentak? Tanya Hardiansyah.

Bahkan beberapa awak media sempat beradu argument dengan pelaksana harian PT Bakti yang melaksanakan pembangunan gor tentang kenapa seperti sangat anti dengan kehadiran pihak media seolah-olah ada yang di tutup-tutupi. demikian Hardiansyah.

(Zul)

Comment here