Aspirasi Pekebun Bengkulu, Riri: UU Cipta Kerja itu Layak Dicabut

Dering24

Dering24

EDUKASIPROVINSI BENGKULU

Aspirasi Pekebun Bengkulu, Riri: UU Cipta Kerja itu Layak Dicabut

Riri Damayanti Jhon Latief

DERING24.COM BENGKULU – Secara konstitusional Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan atas kinerja unsur eksekutif dalam pemerintahan.

Diketahui dalam masa sidang I tahun 2020-2021, Komite II DPD RI menetapkan pengawasan terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagai agenda prioritas.

Anggota Komite II DPD RI Hj Riri Damayanti John Latief mengungkapkan, beberapa aspirasi pekebun Bengkulu telah ia himpun agar dapat menjadi perhatian pemerintah, baik di pusat maupun daerah untuk dibenahi, dievaluasi, dan diperbaiki.

“Aspirasi terbanyak adalah penolakan terhadap UU Cipta Kerja. Seperti di daerah lain, para pekebun di Bengkulu resah dengan UU Cipta Kerja ini karena dinilai hanya akan menguntungkan pekebun besar saja, tapi merugikan buat pekebun kecil. Pemerintah harus bisa menjelaskan bahwa pandangan itu keliru, atau kalau benar, saya setuju dengan pekebun, UU itu layak dicabut,” kata Riri Damayanti. Rabu 21 Oktober 2020.

Dewan Penasehat DPD Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN) Provinsi Bengkulu ini juga mengungkapkan masih banyaknya laporan konflik antara masyarakat dengan pemegang hak guna usaha perkebunan yang tersebar di berbagai kabupaten di Bengkulu yang patut menjadi perhatian bersama.

“Konflik ini hampir merata dari Mukomuko sampai ke Kaur. Kata pekebun kecil di Bengkulu, UU Cipta Kerja akan memperparah konflik ini. Ini belum konflik antara perusahaan dengan komunitas adat dan antara perusahaan yang merambah hutan produksi terbatas dengan pemerintah,” Riri Damayanti memaparkan.

Pekebun, Wakil Ketua Umum BPD HIPMI Provinsi Bengkulu, juga meminta agar program pembagian bibit kelapa sawit untuk melakukan peremajaan terhadap perkebunan sawit rakyat dapat berjalan secara berkelanjutan dan ditingkatkan terutama dalam sisi pendampingan maupun permodalan.

Disamping itu, Anak Suku Adat Tiang Empat ini meminta kepada pemerintah untuk memprakarsai pendirian industri hilir karet untuk mendorong peningkatan pendapatan pekebun karet di Bengkulu.

“Ini permintaan pengusaha karet di Bengkulu. Bentuknya terserah. Boleh bahan baku aspal atau bahan bakar nabati. Bagus lagi kalau bisa pabrik ban. Jadi produksi karet terus meningkat harganya bisa terus naik. Ini butuh campur tangan pemerintah karena karet ini termasuk kategori tanaman bioenergi multiguna,” demikian Riri Damayanti. [Ads]

Comment here