Adanya Potensi Alih Fungsi Lahan Dalam Skala Besar, Senator Riri Imbau Pemerintah Fokus dalam Sistem Budi Daya Pertanian

Dering24

Dering24

EKONOMIPemerintahPOLITIK

Adanya Potensi Alih Fungsi Lahan Dalam Skala Besar, Senator Riri Imbau Pemerintah Fokus dalam Sistem Budi Daya Pertanian

Hj Riri Damayanti John Latief

DERING24.COM BENGKULU – Tim Kerja DPD RI terus bekerja melakukan pembahasan intensif di Panja Baleg DPR RI secara tripartit, bersama DPR RI dan Pemerintah mengenai RUU tentang Cipta Kerja (Ciptaker).

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Riri Damayanti John Latief menuturkan, secara umum DPD menyoroti semangat yang bertentangan antara RUU Ciptaker dengan semangat otonomi daerah.

Ia menjelaskan, hal itu juga tampak dalam Pengawasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.

“Banyak kewenangan daerah yang dipangkas, termasuk dalam hal pertanian. Semua izin-izin berusaha di sektor pertanian akan jadi kewenangan pemerintah pusat. Ini bertentangan dengan semangat otonomi daerah,” kata Riri Damayanti, Senin (24/8/2020).

Yang lebih mengkhawatirkan, Wakil Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bengkulu ini menjelaskan, DPD melihat adanya potensi alih fungsi lahan dalam skala besar bila RUU Cipta Kerja bidang pertanian sampai menghilangkan syarat-syarat pengalihfungsian lahan budi daya pertanian untuk kepentingan umum.

“Nanti alih fungsi lahan akan sulit dikontrol. Izin-izin diobral. Masalah alih fungsi yang ada sekarang saja terasa begitu sulit untuk dikendalikan, apalagi kalau dilepas bebas,” papar Riri Damayanti.

Alumni Universitas Indonesia ini mengajak pemerintah untuk fokus untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mendesak dalam sistem budi daya pertanian di Indonesia ketimbang memikirkan pemangkasan kewenangan daerah dalam RUU Ciptaker.

“Sistem pertanian di daerah rata-rata masih tradisional semua. Belum banyak yang pakai manajemen tanam yang sehat. Begitu juga pemupukan. Masih ada yang mengeluh pupuk susah didapat. Kalau pun ada, pestisidanya berlebihan. Maksud saya hal-hal ini jauh lebih mendesak diselesaikan ketimbang memikirkan penghapusan kewenangan daerah,” demikian Riri Damayanti.

Tim Kerja DPD RI yang membahas RUU Ciptaker secara tripartit bersama dengan DPR RI dan Pemerintah terdiri dari Pimpinan DPD RI yang bertindak sebagai pengarah, pimpinan Komite dan PPUU sebagai koordinator, dan anggota yang terdiri dari empat Komite dan PPUU.

Hal ini selaras dengan keputusan rapat pleno Panmus awal masa sidang IV, PPUU ditetapkan sebagai leading sektor tim kerja RUU Cipta Kerja.

Tim Kerja DPD RI ini bertugas mengikuti setiap kegiatan pembahasan RUU Ciptaker di DPR RI sampai dengan akhir tahap pembahasan.

Tak hanya itu, Tim Kerja juga melakukan koordinasi penyiapan dan penyusunan tanggapan serta pandangan DPD RI terhadap RUU tentang Ciptaker dan melaporkan hasil akhir pembahasan RUU Cipta Kerja kepada Pimpinan DPD RI.

[Ads]

Comment here