Ada Covid-19, Kemendagri Utamakan Pelayanan Online

Dering24

Dering24

DAERAHHealthLIFESTYLENASIONAL

Ada Covid-19, Kemendagri Utamakan Pelayanan Online

Ada Covid-19, Kemendagri Utamakan Pelayanan Online

DERING24.COM, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginstruksikan jajarannya di daerah mengutamakan pelayanan publik secara online atau daring. Tujuannya untuk  mengurangi risiko penularan Covid-19, atau virus corona baru.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil)  Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/3/2020).

Menurut Zudan, masyarakat bisa mengajukan permohonan dokumen kependudukan secara online. Dokumennya pun dapat dikirimkan online dengan format dokumen PDF, sehingga penduduk bisa mencetak di rumah. 

“Aplikasi Dukcapil yang mencetak dokumen dengan kertas HVS A4 80 gram dapat digunakan. Kepala Dinas saya persilahkan mengatur sesuai kondisi setempat. Prinsipnya hindari pengumpulan, atau berkerumunnya orang,” kata Zudan. 

Khusus layanan KTP elektronik atau e-KTP karena ada kontak fisik secara langsung, Zudan meminta perekaman e-KTP ditunda dua sampai dengan tiga pekan ke depan. Hal itu dikecualikan untuk hal yang sangat darurat, sehingga layanan tetap dapat diberikan. 

Sementara itu, bagi daerah yang terdapat kasus pasien positif Covid-19, kepala dinas Dukcapil berwenang memutuskan penundaan perekaman e-KTP.

“Kepala dinas saya beri wewenang untuk memutuskan hal tersebut. Kita minta seluruh Indonesia. Untuk hal yang sangat urgen tetap dilayani,” urainya.

Zudan menambahkan, setelah alat digunakan perekaman maksimal harus ada pemberian disinfektan secara rutin. Petugas dan pemohon dokumen kependudukan harus rajin mencuci tangan dengan sabun, atau cairan pembersih tangan/hand sanitizer.

Zudan meminta adanya alat thermal gun untuk mengukur suhu tubuh di pintu masuk kantor.

Ia menginstruksikan kepada kepala Dinas Dukcapil di berbagai daerah membuat pengumuman, agar masyarakat yang tidak sangat mendesak dapat menunda pengurusan dokumennya, “Yang urgen tetap dilayani. Misalnya untuk sekolah, atau urusan rumah sakit,” ujarnya.

Sebelumnya, juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, mengatakan dari 134 pasien penderita Covid-19,  8 pasien telah dinyatakan sembuh.

Selain itu, pemerintah juga memutuskan untuk memperpanjang status keadaan darurat nasional wabah Covid-19 hingga 29 Mei 2020.

(Kemendagri)

Comment here