DAERAHMuko-Muko

30 Milyar Ada Pengawasan, 28 Milyar No Pengawasan, ada Apa Dengan RSUD??

WhatsApp Image 2021-12-20 at 21.07.42

DERING24.COM MUKOMUKO – Ratusan tenaga medis RSUD Mukomuko senin pagi (20/12/21) melakukan aksi demo di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mukomuko, tepatnya di Halaman teras DPRD.

Dalam tuntutan yang di sampaikan Oleh 3 komite, yaitu komite kesehatan, komite para medis dan  komite perawatan yang di sampaikan oleh Eirdy Herlindo, Ia berharap agar jasa piket tahun 2022 tidak di hilangkan, karena dari sanalah mereka makan maupun dapat uang minyak perjalanan kerja.

Herlindo juga menjelaskan, bahwa jasa piket bukan hanya seperti biasa, namun piket juga ada malam dan pagi.

“Kalau Jasa honor saja tidak cukup karena setiap bulanya tidak begitu rutin, dari jasa piket itulah kami terima, maka apa bila jasa piket tersebut tidak tidak lagi, bagai mana nasib kami para tks ini,” tegas Herlindo.

Tak menunggu lama, Ketua DPRD Mukomuko Ali Syaftaini, menyambut hangat kedatangan para TKS, Ia mengatakan bahwa tidak menganggarkan jasa uang piket tersebut.

WhatsApp Image 2021-12-20 at 21.07.43

“Bukan kami tidak menganggarkan jasa uang piket tersebut, karena anggaran ini tidak masuk melalui dana APBD, makanya kita buka ruang diskusi waktu itu, dan Dirut rumah sakit  tidak di sebutkan sehingga tidak terselesaikan. Sekarang baru mencuat dan menyuruh para tks ke kantor dewan semua, jangan lempar bola panas kesini,” tegasnya.

“Intinya kami bukanya tidak sepakat dengan jasa piket dan jasa medis ini, bukanya tidak di anggarkan bukan, tetapi di anggarkanya itu dari mana? dari dana blud, dana blud itu dari mana? dari dana 28 milyar di sana,”sebut Ali.

Ali juga menambahkan, bahwa pada awalnya 30 milyar masih kurang, kita tambah 1,8 milyar, tetapi bukan untuk bayar pelayanan medis atau jasa piket. “Kami berharap uang yang di anggarkan itu di alihkan ke jasa piket dan untuk jasa piket itu di anggarkan dari dana blud, bukan dari dana APBD, “tegasnya.

Lanjut Ali, dalam jasa belanja 28 milyar itu belum ada jasa piket, yang pertama Raperda APBD, pendapatan RSUD capai 30 milyar, kenapa di kurang jadi 28 milyar,? Ali bertanya.

Sambung Ali, berarti ada asumsi lain kan, maka kami ada pembahasan yang lain kalau 30 milyar itu ada dewan pengawasannya, tetapi jika 28 milyar maka pengawasan prediksi tahun 2022 pendapatan RSUD ada 30 milyar, tatapi kenapa tidak mau di tampilkan,? Karena menghindari dari dewan pengawasan, “jelasnya.

Maka oleh itu, kita akan anggarkan yang lain, listrik 1,8 milyar kita anggarkan tapi jasa listrik pindahkan ke banggar , disini Dirut RSUD tidak respek soal ini,” ujar Ali.

“Baru ada masalah ramai-ramai datang kesini, masalah ini masih bisa atau tidak nantinya kita tunggu karena  APBD kita masih di evaluasi Gubernur belum keluar, kalau tidak nanti paling di pergeseran ,” tutup Ali. 

[Mjtr]

Comment here