Looking For Anything Specific?

ads header

Kepala Dinas PMD Benteng: Pemerintah desa, Harus Berpedoman Peraturan Mendagri No 47 tahun 2016

Bengkulu Tengah, Dering24.com - Melalui Dinas Pemberdayaan, masyarakat desa Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan Sosialisasi Pembinaan Administrasi Desa (PAD), kegitan tersebut dilaksanakan di Aula Maroba, Senin (02-09-2019).
Acara sosialisai dihadiri langsung Wakil Bupati Bengkulu Tengah Seftiferiyadi,S.Tp, Kepala Dinas PMD Kabupaten Bengkulu Tengah Tomi Marisi,M,Si, Kabid Kelembagaan Sefti Hartini,SP, Tim Bina PEMDES Provinsi Bengkulu Fevri Herlina AP,S,Sos,M,Si, dan Oswari,S,Sos, Kepala Desa, serta Perangkat Desa lainya.
Dalam paparanya Tim Bina Pemdes Fevri Herlina menyampaikan,” Pemerintah desa, maupun kepala desa, serta perangkat sesa agar selalu berpedoman kepada peraturan mendagri nomor, 47 tahun 2016, tentang Administrasi Pemerintah Desa (APD) yang menyangkut pencatatan data, informasi solusi pemecahan, serta penyusunan laporan yang ada di desa. Sehingga kegiatan di desa dapat berjalan dengan baik,”ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PMD Kabupaten Bengkulu Tengah, Tomi Marisi menyampaikan, “Beberapa hal penting yang ada di administrasi desa, administrasi kependudukan, pembangunan akan di katakan berjalan dengan baik, apabila administrasinya juga berjalan dengan baik. Setelah sudah ada sosialisasi ini, kedepan ada perubahan mengenai administrasi desa,” pungkas Tomi Marisi.
Senada dikatakan Septifariyadi, Ia berharap dengan adanya sosialisasi administrasi desa, pengelolaan administrasi desa bisa berjalan sesuai standar yang ada.
“Kami sangat berharap dengan adanya sosialisasi administrasi ini, baik administrasi keuangan dana desa (DD), administrasi kependudukan, kedepan tidak ada lagi kepala desa yang tersandung kasus hukum, karena administrasi yang tidak berjalan dengan baik,”ucapnya.
Ia menambahkan, bahwa administrasi kependudukan juga harus jelas, jangan sampai ada persoalan Administrasi kependudukan.
“Itu jelas sekali, administrasi kependudukan, seperti masih ada masyarakat yang belum memiliki KTP, atau akte kelahiran, saya juga menekankan kepada kepala desa untuk pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan sampai pembangunan selesai administrasi harus jelas,”tegasnya.
(Jp/Adv)

Posting Komentar

0 Komentar